STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) tahun 2026. Langkah ini bertujuan menyeimbangkan pasokan dan kebutuhan pasar guna menjaga kestabilan harga komoditas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan kebijakan ini diambil untuk menyelaraskan antara suplai dan permintaan. Upaya tersebut sangat penting guna menjaga harga batubara sekaligus menjamin cadangan energi bagi generasi mendatang.
“Kenapa RKAB kita potong? karena kita menyesuaikan antara supply dengan demand. Upaya penyelarasan antara suplai dan permintaan ini juga dinilai penting, tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga komoditas batubara, tetapi juga untuk menjamin ketersediaan cadangan energi bagi generasi mendatang,” ujar Bahlil dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (13/2).
Penyesuaian RKAB 2026 dirancang untuk mencegah kelebihan pasokan (oversupply) akibat eksploitasi berlebihan. Bahlil menekankan produksi masif sebaiknya ditunda jika komoditas belum terjual dengan harga wajar. Hal ini demi memastikan sumber daya tetap tersedia saat estafet kepemimpinan bangsa berpindah ke tangan generasi muda.
“Kalau memang belum laku dengan harga baik, jangan dulu kita produksi secara masif, kasihan anak cucu kita ini. Suatu saat kita meninggal, mereka ini yang melanjutkan perjuangan negara ini. Jangan di saat mereka memimpin barang sudah habis karena kelakuan kita, udah gitu jual murah lagi,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno menyoroti dampak positif kebijakan tersebut terhadap pasar global. Pengumuman pemangkasan produksi pada 23 Desember 2025 terbukti memicu kenaikan harga nikel secara cepat.
“Pada tanggal 23 Desember 2025, saat Pak Menteri (Bahlil) mengumumkan akan melakukan pemangkasan terhadap produksi. Maka harga nikel langsung naik. Harga itu sampai sekarang dari 14,8 ribu (saat oversupply), peak-nya pernah 18,8 ribu, tapi sekarang mungkin bisa dicek sekitar 17 ribu something,” jelas Tri.
Reaksi pasar yang signifikan ini menunjukkan pengaruh besar Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar dunia. Pemerintah berharap kebijakan RKAB yang lebih selektif mampu memperkuat daya tawar nasional di pasar internasional. Langkah ini sekaligus menjadi komitmen nyata dalam menjaga ketahanan energi masa depan. (SW)
