STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi dingin usulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait insentif fiskal untuk pasar modal. Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan belum akan mengabulkan permintaan tersebut jika OJK belum menunjukkan taringnya dalam memberantas kejahatan pasar modal. Ia secara spesifik menantang OJK untuk membuktikan keseriusan dalam menindak pelaku saham gorengan.
Pernyataan tegas ini disampaikan Purbaya usai menghadiri Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2026, Jumat (2/1/2026). Saat ditanya awak media mengenai kepastian insentif, Purbaya justru melontarkan syarat berat.
“Mereka (OJK) belum minta insentif. Kalau mereka minta insentif saya akan tanya laporannya berapa orang ditangkap,” ujar Purbaya dengan nada serius.
Purbaya juga mengomentari langkah-langkah pembenahan pasar yang dipaparkan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar. Ia mengaku masih akan memantau realisasi dari janji-janji tersebut. Menurutnya, kepercayaan pasar hanya bisa tumbuh jika regulator berani bertindak tegas.
“Tadi kan Pak Mahendra udah menyebutkan beberapa langkah tuh yang disebutkan oleh dia katanya. Saya akan lihat akan nilai terus dia serius apa nggak,” tambahnya.
Sikap Purbaya ini sejalan dengan pandangannya tahun lalu. Dalam acara Dialog Pelaku Pasar Modal, ia telah menekankan bahwa integritas adalah kunci. Kepercayaan investor hanya akan pulih jika praktik transaksi tidak sehat, seperti manipulasi saham, ditertibkan. Ia berharap dalam satu tahun ke depan sudah ada sanksi nyata bagi para “penggoreng” saham yang merugikan investor.
Sebelumnya, OJK memang gencar menyuarakan kebutuhan insentif. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bulan lalu, mengusulkan insentif pajak bertingkat atau tiering tax. Usulan ini bertujuan untuk mendorong emiten meningkatkan porsi saham publik atau free float.
“Kalau bisa memang dari 25% itu sudah ada misalnya 2%, 3%, atau bahkan mungkin supaya mendorong daripada orang untuk free float lebih banyak lagi, mungkin bisa juga diusulkan apa namanya untuk insentifnya lebih daripada 5%,” papar Inarno saat itu.
Selain insentif pajak, OJK juga meminta dukungan insentif biaya. Ini mencakup biaya emisi, biaya pencatatan saham perdana (initial listing fee), serta biaya tahunan pencatatan saham (annual listing fee). Inarno beralasan, insentif ini penting untuk mendukung strategi pendalaman pasar yang membutuhkan dana besar.
Penerapan aturan baru free float yang lebih ketat memang berpotensi menyedot likuiditas ratusan triliun Rupiah. Jika batas minimal dinaikkan menjadi 15%, kalkulasi OJK menunjukkan pasar butuh menyerap dana sekitar Rp 203 triliun.
Di sisi lain, OJK sebenarnya telah menjatuhkan sanksi administratif sepanjang tahun lalu. Mahendra Siregar dalam sambutannya di pembukaan perdagangan menyebutkan bahwa OJK telah mendenda 121 pihak, mencabut izin usaha, serta memberikan peringatan tertulis kepada 6 pihak. Namun, bagi Menkeu Purbaya, sanksi administratif saja tampaknya belum cukup. Ia menuntut tindakan hukum yang lebih konkret berupa penangkapan pelaku kejahatan pasar modal.
Tantangan Menkeu ini menjadi sinyal kuat bagi OJK. Regulator kini dituntut untuk menyeimbangkan peran sebagai fasilitator pertumbuhan pasar sekaligus penegak hukum yang disegani. Tanpa bukti penindakan yang nyata, kucuran insentif dari bendahara negara tampaknya masih akan tertahan.
