Prabowo - Gibran Targetkan Bangun 3 Juta Rumah per Tahun

STOCKWATCH.ID (BEKASI) – Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merancang program ambisius untuk mempercepat pembangunan perumahan di Indonesia. Hashim Sujono Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan, mengungkapkan bahwa program ini menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian di kota besar dan 2 juta unit rumah di wilayah pedesaan serta pesisir setiap tahunnya.

Hashim menjelaskan, program ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN hingga Satgas Perumahan. Pembangunan rumah di pedesaan akan diberdayakan oleh kontraktor kecil, UMKM, BUMDES, dan koperasi. "Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa program kita adalah 1 juta unit perumahan, apartemen di kota besar setiap tahun. Serta 2 juta rumah di pedesaan setiap tahun," kata Hashim, di acara BTN ESG, Peresmian Pilot Project, Rumah Rendah Emisi, di Bekasi, Kamis (29/8/2024).

Menurut Hashim, sektor perumahan menjadi salah satu prioritas utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. Ia mengacu pada pengalaman China yang menjadikan sektor perumahan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi selama lebih dari tiga dekade. Meski China sempat mengalami masalah kelebihan pasokan, Hashim yakin Indonesia dapat mengelola risiko tersebut dengan baik.

"Pak Prabowo berharap pembangunan 2 juta rumah di pedesaan akan menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengundang para TKI dan TKW untuk kembali ke tanah air," ujar Hashim. Hal ini diharapkan bisa menggerakkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain fokus pada perumahan, Prabowo juga memiliki rencana besar untuk modernisasi pasar-pasar tradisional di Jakarta. Pasar-pasar yang dikelola oleh Pasar Jaya akan direnovasi dan ditingkatkan menjadi lebih modern, dengan tambahan satu hingga tiga lantai khusus untuk pedagang UMKM. "Kita akan modernisasi pasar-pasar dengan membangun tower di atasnya. Ini adalah upaya joint venture antara pusat dan daerah, sehingga kita bisa menghindari masalah pengadaan tanah," jelas Hashim.