Menko Airlangga: Sinkronisasi Ruang Beri Kepastian Hukum, Tingkatkan Investasi dan Ekonomi

Dengan nilai strategis Kebijakan Satu Peta, saat ini sedang disusun White Paper One Map Policy Beyond 2024 yang memuat rekomendasi keberlanjutan Kebijakan Satu Peta pasca-2024. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan dasar hukum, pemutakhiran peta tematik dan peta dasar skala besar, penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, peningkatan teknologi dan infrastruktur Geoportal Kebijakan Satu Peta, serta penguatan kolaborasi dan optimalisasi anggaran.

“Geoportal Kebijakan Satu Peta digunakan untuk berbagi pakai data dan informasi geospasial, yang dimanfaatkan oleh K/L dan Pemda untuk perbaikan kualitas Rencana Tata Ruang, percepatan penegasan batas administrasi, dan perbaikan tata kelola perizinan serta penyelesaian tumpang tindih lahan,” jelas Menko Airlangga.

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh. Aris Marfai menambahkan, “Kebijakan Satu Peta tetap menjadi program kerja K/L, dengan ketersediaan akses dan keterbukaan data serta peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM geospasial yang berkualitas.”

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyerahkan penghargaan kepada K/L dan Pemda atas keterlibatan mereka dalam Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN Agus Yudhoyono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, serta sejumlah pejabat lainnya.