Prabowo Siap Ganyang Tambang Ilegal, Bahlil: Komandan Sudah Bilang A, Kita Juga A!

Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada toleransi bagi para pelaku penambangan liar.

 “Penegakan hukum akan dilakukan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu seperti apa yang disampaikan Presiden. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dan saya selaku pembantu Presiden harus melakukan hal yang sama, kalau komandan sudah bilang A, jangan ada gerakan tambahan, kita juga A,” tegas Bahlil dalam program wawancara eksklusif di TV One, Jakarta, Jumat (22/8) malam.

Bahlil menjelaskan, praktik tambang ilegal terbagi dalam dua kategori. Pertama, yang dilakukan di dalam kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau dengan melampaui izin yang sudah ada. Kedua, yang terjadi di luar kawasan hutan tanpa mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Untuk mengantisipasi pelanggaran di kawasan hutan, Presiden telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. “Untuk mengantisipasi pelanggaran kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan hutan, Presiden telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025,” ungkap Bahlil.

Satgas ini diberi mandat menindak tegas pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk perambahan ilegal, penyalahgunaan lahan, hingga melakukan reforestasi dan penguasaan kembali kawasan yang disalahgunakan. Satgas dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan dengan Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri sebagai wakil ketua, serta melibatkan tujuh menteri, termasuk Menteri ESDM.