Reformasi Total Bursa Efek: OJK Luncurkan 8 Jurus Perkuat Integritas Pasar Modal

Aturan Baru Saham Publik

Salah satu poin yang paling banyak didiskusikan adalah kenaikan batas minimum saham publik atau free float. OJK dan SRO berencana menaikkan batas minimum tersebut menjadi 15%. Angka ini meningkat signifikan dari ketentuan saat ini sebesar 7,5%.

Perusahaan yang baru akan melantai di bursa (Initial Public Offering/IPO) akan langsung dikenakan aturan 15%. Sementara itu, emiten yang sudah ada atau eksisting akan diberikan masa transisi. "Kami akan memberikan masa transisi dengan stages tertentu," jelas Friderica.

Ketentuan ini bertujuan agar pasar modal Indonesia setara dengan standar global. Emiten dapat menaikkan free float melalui berbagai aksi korporasi. Pilihannya antara lain right issue, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), non-HMETD, hingga program kepemilikan saham karyawan seperti ESOP dan EMSOP.

Pemegang saham pengendali juga bisa melakukan divestasi atau penawaran umum. Selain itu, konversi kepemilikan dari bentuk warkat (script) ke tanpa warkat (scriptless) juga menjadi solusi. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat segera diimplementasikan.

Peran Institusi dan Transparansi Pemilik

OJK juga memperkuat peran investor institusi domestik. Hal ini dilakukan melalui kolaborasi dengan kementerian terkait. Pemerintah berkomitmen memperbarui berbagai batasan investasi untuk asuransi dan dana pensiun milik negara. Harapannya, mereka bisa lebih leluasa berinvestasi di pasar saham dengan manajemen risiko yang ketat.