STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Pemerintah resmi meluncurkan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja. Program ini jadi strategi menghadapi tantangan global, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
Dalam paket ini, ada 8 program akselerasi untuk 2025, 4 program berlanjut di 2026, serta 5 program andalan untuk penyerapan tenaga kerja.
Program Akselerasi di 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan sejumlah program baru.
Pemerintah membuka program magang untuk lulusan perguruan tinggi maksimal 1 tahun fresh graduate. Program ini bekerja sama dengan industri dan menargetkan 20 ribu peserta tahap awal. Peserta akan mendapat uang saku setara UMP selama enam bulan. Anggaran 2025 disiapkan Rp198 miliar.
“Yang kedua mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah, yang kemarin sudah diberlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor parawisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552 ribu pekerja dan ini diberikan 100% PPh 21 untuk sisa tahun pajak 2025 atau 3 bulan. Anggarannya sebesar Rp120 miliar,” ungkap Menko Airlangga, di Jakarta, Senin (15/9/2025).
Selain itu, pemerintah tetap menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan untuk Oktober dan November. Anggaran yang disiapkan Rp7 triliun. Evaluasi program akan dilakukan pada Desember.
Ada juga bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan tenaga logistik. Program ini menargetkan 731.361 penerima manfaat dengan potongan iuran 50% selama 6 bulan.
Manfaat JKK mencakup santunan kecelakaan kerja hingga 56 kali upah, santunan kematian 48 kali upah, serta beasiswa pendidikan Rp174 juta untuk dua anak. Melalui JKM, ahli waris mendapat santunan Rp42 juta.
Di sektor perumahan, BPJS Ketenagakerjaan menurunkan bunga kredit perumahan. Bunga bagi pekerja turun dari BI rate +5% jadi BI rate +3%, sedangkan bagi pengembang dari BI rate +6% jadi BI rate +4%.
“Ini seluruhnya juga diikuti dengan relaksasi SLIK OJK. Nah ini targetnya Rp150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai seribu, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah,” jelas Menko Airlangga.
Program padat karya tunai juga dijalankan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan pada September–Desember 2025. Sasarannya 609.465 penerima manfaat dengan anggaran Rp3,5 triliun dari PUPR dan Rp1,8 triliun dari Perhubungan.
Pemerintah juga mempercepat deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 soal perizinan berusaha berbasis risiko. Sistem antar-kementerian akan diintegrasikan dengan OSS, sekaligus memperluas penerapan RDTR. Anggaran Rp3,5 miliar per RDTR. Targetnya 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026.
Selain itu, ada program perkotaan dengan pilot project di kota besar, termasuk Jakarta, untuk peningkatan kualitas pemukiman dan dukungan gig economy.
Program yang Dilanjutkan di 2026
Pemerintah memastikan beberapa program akan diteruskan tahun depan.
Insentif PPh Final 0,5% untuk UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun berlaku hingga 2029. Anggaran 2025 yang disiapkan Rp2 triliun, dengan 542 ribu wajib pajak terdaftar.
PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah juga diperpanjang untuk sektor pariwisata. Estimasi anggaran Rp480 miliar ditujukan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan.
Selain itu, pekerja di industri padat karya seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, dan barang kulit juga mendapat insentif PPh 21. Targetnya 1,7 juta pekerja dengan anggaran Rp800 miliar.
Program diskon iuran JKK dan JKM juga diperluas. Tidak hanya pekerja transportasi online, tapi juga petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga. Target 9,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp753 miliar.
Program Penyerapan Tenaga Kerja
Airlangga menambahkan, pemerintah menyiapkan sejumlah program khusus penciptaan lapangan kerja.
Program Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan membentuk 80 ribu unit usaha baru. Program ini diperkirakan menyerap 681 ribu pekerja, dengan target 1 juta orang pada akhir 2025.
Ada juga Kampung Nelayan Merah Putih di 100 desa yang diperkirakan menyerap 8.645 pekerja. Dalam jangka panjang, program ini ditargetkan berkembang ke 4.000 titik dengan potensi 200 ribu lapangan kerja.
Di sektor perikanan, revitalisasi 20 ribu hektare tambak di Pantura ditaksir menciptakan 168 ribu lapangan kerja. Program ini juga ditopang modernisasi 1.000 kapal nelayan baru yang berpotensi membuka 200 ribu lapangan kerja.
Pemerintah juga menyiapkan kapal berkapasitas 30 GT hingga 2.000 GT untuk koperasi dan BUMN.
Di sektor perkebunan, program penanaman kembali 870 ribu hektare lahan ditargetkan membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja. Komoditas prioritas meliputi tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.
Semua inisiatif ini akan diperkuat dengan paket penyerapan likuiditas dari Kementerian Keuangan. Tujuannya memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Menteri Keuangan juga mengusulkan ada tim akselerasi program prioritas yang nanti akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan, dengan wakil Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Kepala BKPM, dan Menteri PPN/Bappenas, beranggotakan seluruh menteri yang terkait dengan program,” pungkas Menko Airlangga.
