STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan diperbarui menjadi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021, Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) telah berperan penting menciptakan basis data geoportal yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Kebijakan ini mencakup empat tahapan utama: kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta berbagi pakai data dan informasi geospasial.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sinkronisasi. “Komitmen ini diwujudkan dengan capaian penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare, dari 77,38 juta hektare di 2019 menjadi 57,41 juta hektare di 2024,” ungkap Airlangga dalam acara One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Jakarta, Kamis (11/7).
OMP Summit 2024 diselenggarakan untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang kepada masyarakat. Acara ini juga membahas rekomendasi keberlanjutan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pasca-2024.
Selain itu, OMP Summit 2024 juga mendorong keberlanjutan pembangunan nasional dengan meningkatkan pemanfaatan peta tematik. Hingga saat ini, Kebijakan Satu Peta telah mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 Kementerian/Lembaga di 38 Provinsi.
Pada hari pertama OMP Summit 2024 juga diadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dipimpin langsung oleh Menko Airlangga. Rakernas ini bertujuan merumuskan strategi pencapaian target Kebijakan Satu Peta, membahas perkembangan implementasi Kebijakan Satu Peta dalam penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, serta menentukan arah kebijakan pasca-2024.
Dengan nilai strategis Kebijakan Satu Peta, saat ini sedang disusun White Paper One Map Policy Beyond 2024 yang memuat rekomendasi keberlanjutan Kebijakan Satu Peta pasca-2024. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan dasar hukum, pemutakhiran peta tematik dan peta dasar skala besar, penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, peningkatan teknologi dan infrastruktur Geoportal Kebijakan Satu Peta, serta penguatan kolaborasi dan optimalisasi anggaran.
“Geoportal Kebijakan Satu Peta digunakan untuk berbagi pakai data dan informasi geospasial, yang dimanfaatkan oleh K/L dan Pemda untuk perbaikan kualitas Rencana Tata Ruang, percepatan penegasan batas administrasi, dan perbaikan tata kelola perizinan serta penyelesaian tumpang tindih lahan,” jelas Menko Airlangga.
Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh. Aris Marfai menambahkan, “Kebijakan Satu Peta tetap menjadi program kerja K/L, dengan ketersediaan akses dan keterbukaan data serta peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM geospasial yang berkualitas.”
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyerahkan penghargaan kepada K/L dan Pemda atas keterlibatan mereka dalam Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN Agus Yudhoyono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, serta sejumlah pejabat lainnya.
