Merespons Rapor MSCI 2026, BEI Tegaskan Reformasi Pasar Modal Terus Berjalan

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan reformasi pasar modal akan terus dilanjutkan menyusul hasil MSCI Global Market Accessibility Review 2026 yang masih mencatat sejumlah hambatan struktural di pasar modal Indonesia.

Meski terdapat satu penurunan penilaian pada aspek Information Flow, Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menilai hasil kajian tahunan MSCI tersebut masih menunjukkan banyak aspek positif yang berhasil dipertahankan Indonesia.

"Kita lihat secara umum banyak hal-hal positif yang dipertahankan. Untuk poin yang dirasa perlu perbaikan, memang itu bagian dari reformasi pasar modal yang sedang kita lakukan," kata Jeffrey Hendrik di Press Room Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Hasil MSCI Global Market Accessibility Review 2026 diumumkan pada Jumat dini hari WIB. Dalam laporan tersebut, Indonesia belum mengalami penurunan status menjadi Frontier Market. Namun, MSCI masih menyoroti sejumlah faktor yang dinilai menghambat daya saing pasar modal Indonesia dibandingkan negara emerging market lainnya.

Sorotan utama MSCI kali ini tertuju pada aspek transparansi pasar, ketersediaan informasi bagi investor global, efisiensi settlement, serta kemudahan investor asing dalam melakukan transaksi.

Dari total 18 kriteria yang dievaluasi MSCI dalam lima segmen Market Accessibility, sebanyak 10 kriteria memperoleh penilaian "++" atau double plus. Penilaian ini merupakan kategori tertinggi dan menunjukkan praktik pasar Indonesia telah sejalan dengan standar internasional.

Kemudian enam kriteria memperoleh nilai "+" yang menandakan masih terdapat ruang perbaikan. Sementara dua kriteria mendapat penilaian negatif atau "-", yakni Information Flow dan Foreign Exchange Market Liberalization Level.

Perubahan paling mencolok terjadi pada kriteria Information Flow yang diturunkan MSCI dari "+" menjadi "-".

MSCI menjelaskan penurunan tersebut dipicu oleh masih terbatasnya transparansi struktur kepemilikan saham, kekhawatiran terhadap praktik perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu proses pembentukan harga saham secara wajar, serta belum konsistennya ketersediaan informasi emiten dalam Bahasa Inggris.