Menko Airlangga: Sinkronisasi Ruang Beri Kepastian Hukum, Tingkatkan Investasi dan Ekonomi

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan diperbarui menjadi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021, Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) telah berperan penting menciptakan basis data geoportal yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Kebijakan ini mencakup empat tahapan utama: kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta berbagi pakai data dan informasi geospasial.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sinkronisasi. "Komitmen ini diwujudkan dengan capaian penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare, dari 77,38 juta hektare di 2019 menjadi 57,41 juta hektare di 2024," ungkap Airlangga dalam acara One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Jakarta, Kamis (11/7).

OMP Summit 2024 diselenggarakan untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang kepada masyarakat. Acara ini juga membahas rekomendasi keberlanjutan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pasca-2024.

Selain itu, OMP Summit 2024 juga mendorong keberlanjutan pembangunan nasional dengan meningkatkan pemanfaatan peta tematik. Hingga saat ini, Kebijakan Satu Peta telah mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 Kementerian/Lembaga di 38 Provinsi.

Pada hari pertama OMP Summit 2024 juga diadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dipimpin langsung oleh Menko Airlangga. Rakernas ini bertujuan merumuskan strategi pencapaian target Kebijakan Satu Peta, membahas perkembangan implementasi Kebijakan Satu Peta dalam penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, serta menentukan arah kebijakan pasca-2024.