STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan Perdagangan Internasional Perdana Unit Karbon Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) di Main Hall BEI, Senin (20/1). Peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan perdagangan karbon di Indonesia.
Peresmian perdagangan internasional perdana Unit Karbon Indonesia dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Hadir pula Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif OJK Pengawas Pasar Modal, Inarno Djajadi, serta Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono. Selain itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, dan Direktur Utama BEI, Iman Rachman, turut hadir sebagai penyelenggara IDXCarbon.
Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan negara sahabat, anggota Komisi XII DPR RI, serta pimpinan kementerian dan lembaga terkait. Diharapkan, peresmian ini menjadi awal yang baik untuk menciptakan kolaborasi dalam implementasi perdagangan karbon internasional yang mulai dijalankan hari ini.
Penyelenggaraan perdagangan internasional perdana Unit Karbon Indonesia ini menunjukkan komitmen Indonesia setelah COP 29. Ini juga menjadi bukti bahwa Artikel 6 Perjanjian Paris dapat dijalankan. Momen ini semakin memperkuat upaya Indonesia untuk mendorong dan mempercepat pencapaian 2nd Nationally Determined Contribution (NDC), yang akan diserahkan paling lambat 10 Februari 2025.
Pemerintah Indonesia tengah memperkuat ekosistem karbon untuk menciptakan sistem yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil. Beberapa elemen penting yang diperkuat antara lain: (1) Sistem Registri Nasional (SRN), (2) Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV), (3) Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK), serta (4) Otorisasi dan Corresponding Adjustment (CA) dalam perdagangan karbon internasional.
Pemerintah Indonesia sedang memperkuat ekosistem karbon untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, adil, inklusif, dan berintegritas. Beberapa elemen yang diperkuat antara lain: (1) Sistem Registri Nasional (SRN), (2) Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV), (3) Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK), dan (4) Otorisasi serta Penyesuaian yang Sesuai (Corresponding Adjustment/CA) dalam perdagangan karbon internasional.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa “Melalui elemen-elemen penting dalam ekosistem karbon tersebut dapat dipastikan bahwa Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) yang dihasilkan oleh Indonesia sudah dipastikan merupakan SPE yang memiliki integritas tinggi”.
Indonesia kini siap melaksanakan perdagangan karbon internasional. Hal ini ditandai dengan diresmikannya unit karbon yang telah diotorisasi sebanyak 1.780.000 ton CO2e. Karbon tersebut berasal dari sektor energi, yang mencakup beberapa proyek, antara lain: pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gas Bumi (PLTGU) Priok Blok 4, konversi PLTGU Grati Blok 2 menjadi sistem Combined Cycle, pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Gunung Wugul, pengoperasian PLTGU PJB Muara Karang Blok 3, dan konversi PLTU Muara Tawar menjadi sistem Combined Cycle pada Blok 2 PLN NP UP Muara Tawar.
Sebagai informasi, perdagangan unit karbon melalui IDXCarbon telah melibatkan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). SRN PPI ini dikelola oleh KLH/BPLH dan berinteraksi langsung dengan sistem perdagangan IDXCarbon yang diawasi oleh OJK.
“Pemerintah Indonesia menjamin bahwa setiap sertifikat yang diterbitkan untuk perdagangan karbon luar negeri telah disahkan/diotorisasi sebagai upaya safeguarding terhadap terjadinya double accounting, double payment, dan double claim,” kata Menteri Hanif.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, memberikan apresiasi tinggi atas upaya cepat dan terkoordinasi dari kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Lingkungan Hidup. Upaya ini memfasilitasi pembukaan perdagangan karbon internasional. Inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk memperkuat perannya di pasar karbon global.
“Kami menyambut gembira dan selamat atas kepemimpinan dari pemerintah Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto karena dalam waktu tiga bulan hal ini dapat dicapai, yang membuka potensi bursa karbon dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Mahendra.
Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, IDXCarbon menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Pada akhir 2024, jumlah peserta yang terdaftar sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon mencapai 100 orang, naik signifikan dari hanya 16 peserta saat peluncuran. IDXCarbon juga merayakan pencapaian luar biasa dengan tercatatnya perdagangan kumulatif sebesar satu juta ton unit karbon.
Dalam sambutannya, Direktur Utama BEI sekaligus Penyelenggara IDXCarbon, Iman Rachman, menyampaikan bahwa keberhasilan ini didukung oleh sistem perdagangan IDXCarbon yang solid dan andal. “IDXCarbon mengintegrasikan praktik terbaik dunia dari pasar kuota emisi (allowance) dan pasar kredit karbon (carbon credit) di dalam satu sistem, yang memungkinkan dilakukan perdagangan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi – Pelaku Usaha (PTBAE-PU) dan SPE-GRK. Perdagangan internasional perdana hari ini menunjukkan kesiapan dan kelengkapan sistem IDXCarbon untuk mendukung perdagangan karbon domestik maupun internasional.”
Keberhasilan perdagangan karbon internasional sangat bergantung pada kerjasama antara berbagai pihak. Negara, sektor swasta, industri, lembaga keuangan, filantropi, perbankan, dan lainnya perlu bekerja bersama. Sebab, perdagangan karbon adalah upaya kolektif yang tidak dapat dipisahkan antara satu pemangku kepentingan dengan yang lainnya.
