Pemerintah Suntik Modal Jumbo Garuda Indonesia Rp23,6 Triliun, Demi Hindari Delisting 2026?

Restrukturisasi juga menjaga peran strategis Garuda Indonesia dan Citilink dalam konektivitas transportasi domestik dan internasional. Dampak strategis yang diantisipasi mencakup ketersediaan kursi, praktik monopoli, konektivitas nasional, dan sektor pariwisata. Dampak sosial meliputi risiko tidak terpenuhinya permintaan transportasi udara dan potensi kenaikan harga tiket.

Perseroan berharap penambahan modal ini dapat memperbaiki likuiditas dan struktur permodalan. Setelah PMTHMETD, rasio lancar Garuda diproyeksikan naik dari 0,44 kali menjadi 1,22 kali, dan ekuitas konsolidasian berpotensi positif pada akhir 2025. Perseroan menargetkan pertumbuhan operating revenue dengan CAGR 19,9% selama 2025-2029 dan peningkatan jumlah armada serviceable secara bertahap.

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan transaksi ini tidak menimbulkan benturan kepentingan sesuai POJK No. 42/2020.

Garuda menegaskan transaksi ini tidak mengubah pengendalian perseroan. Negara Republik Indonesia tetap menjadi pemegang saham pengendali melalui DAM. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menyetujui aksi korporasi dijadwalkan 12 November 2025.

Implementasi restrukturisasi sudah mendapat persetujuan Menteri BUMN melalui Surat No. S-373/MBU/06/2025 pada 23 Juni 2025 dan persetujuan Presiden melalui Surat No. B-299/M/D-1/HK.02.02/06/2025.