Perry Warjiyo Mundur, Analis Sebut Independensi Bank Indonesia Hadapi Ujian Besar Pasca P2SK

"Intervensi politik tidak selalu datang dalam bentuk perintah resmi atau voting. Kehadiran pemerintah di dalam ruangan ketika kebijakan moneter dibahas saja sudah dapat menciptakan political pressure," ujarnya.

Selain itu, DPR kini memiliki kewenangan lebih besar terhadap BI, mulai dari persetujuan anggaran operasional, standar biaya, struktur organisasi, sumber daya manusia hingga remunerasi. DPR juga dapat memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi BI yang wajib ditindaklanjuti.

"Kontrol terhadap anggaran dan organisasi tetap dapat menjadi alat tekanan kelembagaan yang kuat," kata Liza.

Meski demikian, ia menegaskan belum dapat menyimpulkan pengunduran diri Perry merupakan dampak langsung implementasi P2SK.

"P2SK telah menciptakan institutional setting yang membuat political influence terhadap BI menjadi lebih mudah masuk, lebih luas, dan pada saat yang sama lebih sulit dibuktikan," ujarnya.

Liza juga mengingatkan pasar berpotensi meningkatkan kekhawatiran apabila Thomas A.M. Djiwandono ditunjuk sebagai Gubernur BI, karena saat ini masih terdapat Destry Damayanti yang menjabat Deputi Gubernur Senior dan secara kelembagaan dinilai sebagai figur paling natural memimpin masa transisi.

"Secara hukum, penunjukan Thomas mungkin saja sah apabila diusulkan Presiden dan disetujui DPR. Tetapi kita juga harus ingat bahwa legalitas tidak otomatis menghasilkan kredibilitas," katanya.

Menurut Liza, hubungan keluarga Thomas dengan Presiden, pengalaman yang masih singkat di bank sentral, serta kemungkinan melangkahi Deputi Gubernur Senior dapat memunculkan persepsi berubahnya hubungan pemerintah dan BI dari koordinasi kebijakan menjadi kontrol politik.