RKA 2026 Dibahas, Ini 5 Program Utama yang Jadi Andalan Menkeu Purbaya

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajaran Wakil Menteri Keuangan memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (10/9). Fokus pembahasan tertuju pada arah kebijakan fiskal tahun depan dan lima program utama Kementerian Keuangan yang akan menjadi penopang pengelolaan keuangan negara.

Lima program strategis itu meliputi perumusan kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi; pengelolaan penerimaan negara; pengelolaan belanja negara; pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko; serta dukungan manajemen. Seluruh program dijalankan bersama unit eselon I Kemenkeu untuk memastikan kinerja fiskal tetap adaptif dan berkelanjutan.

Program pertama diarahkan untuk menciptakan kebijakan fiskal yang proaktif sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola ekonomi global. Program kedua menekankan optimalisasi pendapatan negara dari pajak, kepabeanan, cukai, dan PNBP yang didorong lewat transformasi digital. Program ketiga fokus pada peningkatan kualitas belanja negara agar lebih adil, efektif, dan produktif. Belanja pusat dan daerah juga disinergikan untuk mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis.

Program keempat ditujukan agar APBN lebih akuntabel, inovatif, dan berkelanjutan. Pengelolaan kas, aset, pembiayaan, serta risiko diharapkan semakin optimal. Program kelima memberi perhatian pada penguatan manajemen strategis, transformasi digital, dan peningkatan kualitas SDM keuangan negara sehingga seluruh unit Kemenkeu bisa bekerja lebih efektif.

Purbaya menegaskan lima program ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal dan menopang transformasi ekonomi nasional. “Kami percaya bahwa alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peran strategis Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Menkeu.