Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran Banjir Dukungan dari Menteri-Menteri!
STOCKWATCH.ID (JAKARTA) - Program prioritas 3 Juta Rumah dari pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat dukungan lintas kementerian. Dalam dialog interaktif bertema "Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Mem...
STOCKWATCH.ID (JAKARTA) - Program prioritas 3 Juta Rumah dari pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat dukungan lintas kementerian. Dalam dialog interaktif bertema "Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat" yang digelar oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta pada Jumat (29/11), berbagai rencana untuk merealisasikan program ini dibahas secara mendalam.
Acara tersebut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Wamen PKP Fahri Hamzah, Menteri Investasi Rosan P. Roeslani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.
Wamen PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa program ini dilandasi perhatian Presiden Prabowo terhadap masyarakat terbawah. โMisinya bukan hanya membangun rumah, tapi juga memberantas kemiskinan. Banyak warga yang tinggal di pemukiman kumuh atau rumah tidak layak huni. Kami tidak ingin main-main dengan mandat rakyat,โ kata Fahri.
Salah satu langkah penting untuk mendukung program ini adalah peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220.000 unit saat ini menjadi 800.000 unit pada 2025. Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut peningkatan ini diperlukan karena permintaan masyarakat sangat tinggi. โSaat ini ada 46.000 aplikasi KPR BTN yang sudah disetujui, tetapi masih menunggu kuota FLPP dari negara,โ jelas Maruarar.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyambut baik rencana ini. Menurutnya, dana yang diperlukan untuk meningkatkan kuota FLPP menjadi 800.000 unit mencapai lebih dari Rp70 triliun, naik signifikan dari hampir Rp30 triliun saat ini. โKami akan mencari sumber pendanaan alternatif, seperti penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri. Jika obligasi dijamin pemerintah, biayanya bisa lebih murah,โ ujar Nixon.
- Direktur SOLA Borong 676.500 Saham, Porsi Saham Mochamad Bhadiawi Naik
- BTPN Syariah Likuidasi Anak Usaha Ventura Usai Izin Usaha Dicabut OJK
- BEI Tambah Kriteria Pemantauan Khusus untuk TGUK dan SMRU
- IHSG Ditutup Menguat 0,50%, 406 Saham Berakhir di Zona Hijau, Ada DEWA, BUMI, DS...
- BEI Cabut Status Pemantauan Khusus RDTX dan PDES Mulai 6 Agustus 2026
- Dukung Program 3 Juta Rumah, KPR BTN dan Danantara Sasar Kelompok Disabilitas
- BRIncubator 2026 Dimulai, BRI Perkuat UMKM Naik Kelas hingga Siap Ekspor
- Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Solid, Inflasi Jadi Sorotan
- Direktur SOLA Borong 676.500 Saham, Porsi Saham Mochamad Bhadiawi Naik
- BTPN Syariah Likuidasi Anak Usaha Ventura Usai Izin Usaha Dicabut OJK
- BEI Suspensi Saham MDIA Mulai 5 Agustus 2026, Ini Alasannya
- Harga Minyak Dunia Anjlok, Kesepakatan Selat Hormuz Bakal Tercapai?
- Tembus Rp30,71 Triliun, OJK Nilai Prospek Bisnis Paylater Perbankan Makin Cerah
- Laba Perusahaan Mengkilap, Mayoritas Bursa Saham Eropa Kompak Berakhir di Zona H...
- Harga Emas Dunia Menguat Saat Harga Minyak Anjlok, Investor Pantau Data Tenaga K...