Terbukti Kongkalikong Atur Bunga, 97 Pinjol Didenda KPPU Rp 755 Miliar

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan vonis berat terhadap 97 pelaku usaha layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Para penyelenggara fintech P2P lending atau pinjaman daring (pinjol) ini terbukti melakukan kesepakatan penetapan suku bunga pinjaman.

Majelis Komisi membacakan putusan perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 tersebut dalam sidang terbuka di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026. Total denda administratif yang dijatuhkan kepada seluruh perusahaan tersebut mencapai Rp 755 miliar.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, memberikan keterangan resmi terkait hasil persidangan tersebut. Ia menjelaskan proses penegakan hukum ini telah berlangsung sejak 2023.

“Putusan ini menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU,” ujar Deswin Nur dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Majelis Komisi dalam perkara ini dipimpin oleh Rhido Jusmadi selaku Ketua Majelis. Ia didampingi oleh sembilan Anggota Majelis lainnya. Mereka adalah M. Fanshurullah Asa, Aru Armando, M. Noor Rofieq, dan Gopprera Panggabean. Selain itu, hadir pula Hilman Pujana, Mohammad Reza, Eugenia Mardanugraha, serta Budi Joyo Santoso.

Sembilan puluh tujuh perusahaan tersebut terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal tersebut mengatur tentang larangan penetapan harga dalam praktik persaingan usaha. Kasus ini menjadi sorotan utama karena dampaknya yang sangat luas bagi masyarakat pengguna jasa keuangan digital.

Pemeriksaan perkara bermula dari Pemeriksaan Pendahuluan pada 14 Agustus 2025. Seluruh perusahaan yang menjadi Terlapor sempat menolak laporan dugaan pelanggaran dari Investigator KPPU. Namun, Majelis Komisi memutuskan melanjutkan perkara ke tahap pembuktian lebih lanjut.

Berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, Majelis Komisi menyimpulkan adanya perjanjian penetapan suku bunga. Para pelaku usaha juga menyepakati manfaat ekonomi secara bersama-sama. Penetapan batas atas suku bunga ini berada jauh di atas tingkat keseimbangan pasar.

Kebijakan tersebut dinilai tidak efektif dalam melindungi konsumen. Keberadaan batas atas bunga justru menjadi mekanisme koordinasi harga antarperusahaan. Dampaknya, intensitas persaingan harga di pasar pinjaman daring menjadi berkurang drastis.

“Kebijakan tersebut mengurangi intensitas persaingan harga dan menghambat dinamika kompetisi di pasar pinjaman daring,” tulis Majelis Komisi dalam poin pertimbangannya.

Dalam proses persidangan, para Terlapor sempat mengajukan berbagai keberatan aspek formil. Mereka mempertanyakan kewenangan KPPU hingga prosedur pembuktian. Namun, Majelis Komisi menyatakan seluruh proses penanganan perkara telah sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip peradilan.

Majelis Komisi juga menegaskan tidak ada peraturan yang memberikan wewenang kepada pelaku usaha untuk mengatur besaran bunga secara kolektif. Tindakan para Terlapor tidak memenuhi syarat pengecualian dalam UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, pelanggaran ini dinyatakan sah dan meyakinkan.

Besaran denda untuk setiap perusahaan ditetapkan secara beragam. Sebanyak 52 perusahaan dikenakan denda minimal sebesar Rp 1 miliar. Majelis mempertimbangkan sikap kooperatif para Terlapor selama proses hukum berlangsung.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah kepengurusan AFPI periode 2019-2023. KPPU berharap sanksi ini memberikan efek jera bagi pelaku industri keuangan digital. Persaingan usaha yang sehat harus tetap dijaga demi kepentingan publik.

Selain sanksi denda, KPPU mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga pengawas persaingan ini meminta OJK mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap industri fintech P2P lending. Hal ini bertujuan agar prinsip persaingan usaha sehat tetap berjalan di masa depan.

Berikut adalah daftar rincian pengenaan denda terhadap 97 Terlapor

Sumber: KPPU