STOCKWATCH.ID (KARAWANG) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan Program Mandatori Biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional melalui pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis minyak sawit.
Peluncuran dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan implementasi B50 bukan sekadar meningkatkan kadar campuran biodiesel dalam bahan bakar solar, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam diversifikasi sumber energi nasional.
“Launching Program Mandatori B50 bukan sekadar peluncuran sebuah kebijakan, melainkan tonggak bersejarah yang menandai langkah nyata Indonesia dalam memperkuat kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi nasional,” ujar Bahlil dikutip Jumat (10/7/2026).
Menurut Bahlil, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat kemandirian energi melalui pemanfaatan biodiesel berbasis minyak sawit. Sebagai produsen crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, Indonesia perlu terus mengoptimalkan sumber daya tersebut agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“B50 bukan sekadar energi baru, tetapi bagian dari transformasi energi yang mengoptimalkan potensi Indonesia demi memperkuat ketahanan energi nasional sebagai fondasi pembangunan ekonomi bangsa,” kata Bahlil.
Kementerian ESDM mencatat implementasi Mandatori Biodiesel B50 diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan B40. Penghematan devisa diperkirakan meningkat dari Rp133,3 triliun pada B40 menjadi Rp170 triliun pada B50. Sementara nilai tambah industri CPO diproyeksikan naik dari Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun.
Program B50 juga diperkirakan mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja. Untuk mendukung implementasinya, kebutuhan biodiesel diproyeksikan mencapai 16,7 juta hingga 18 juta kiloliter (kL), dengan kebutuhan CPO sekitar 15,2 juta hingga 16,3 juta ton.
Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 diperkirakan mampu menurunkan emisi karbon dioksida (CO2) hingga 44,46 juta ton. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan penurunan emisi pada implementasi B40 yang mencapai 39,66 juta ton.
Bahlil memastikan pemerintah telah menyiapkan implementasi B50 dari sisi teknis. Kementerian ESDM telah melakukan pengujian pada kendaraan bermotor, alat berat pertambangan, alat dan mesin pertanian, kereta api, angkutan laut, hingga pembangkit listrik.
Hasil pengujian menunjukkan B50 memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan pemerintah serta standar yang dipersyaratkan para pabrikan kendaraan. Dengan demikian, B50 dinyatakan layak diterapkan pada berbagai sektor transportasi dan industri yang telah melalui proses pengujian.
Uji implementasi juga dilakukan di sejumlah sektor strategis nasional, antara lain di Kutai Timur, Semarang, Stasiun Lempuyangan Yogyakarta, Kapal Geomarin ESDM di Cirebon, serta Instalasi Surabaya PT Pertamina Patra Niaga.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya mengelola sumber daya alam di dalam negeri agar memberikan nilai tambah bagi Indonesia.
“Kekayaan alam Indonesia tidak boleh lagi mengalir keluar tanpa memberikan nilai tambah bagi bangsa sendiri. Kita harus berani mengolahnya, menguasai teknologinya, membangun industrinya, dan menjadikannya sumber kedaulatan energi,” tegas Prabowo.
Program biodiesel nasional telah dikembangkan secara bertahap sejak 2008. Implementasinya dimulai dari B2,5, kemudian meningkat menjadi B10 pada 2013, B15 pada 2015, B20 pada 2018, B30 pada 2020, B35 pada 2023, B40 pada 2025, hingga kini mencapai B50.
Pemerintah menyatakan setiap tahapan implementasi didukung penguatan regulasi, peningkatan kapasitas industri, penyempurnaan standar mutu, pembangunan infrastruktur distribusi, serta pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan program berjalan optimal.
Melalui Mandatori B50, pemerintah berharap pemanfaatan sumber daya domestik semakin optimal, nilai tambah komoditas nasional meningkat, daya saing industri dalam negeri menguat, kesejahteraan petani kelapa sawit terdorong, lapangan kerja bertambah, emisi gas rumah kaca berkurang, serta ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak terus menurun.
