STOCKWATCH.ID (PURWOREJO) – Pemerintah memberi perhatian terhadap pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah daerah dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta PT PLN (Persero) segera melakukan langkah mitigasi yang terukur dan menyeluruh agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.
Permintaan itu disampaikan Bahlil usai prosesi penyalaan perdana bantuan pemasangan listrik baru di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6).
“Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak adalagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memastikan seluruh proses berjalan optimal. Langkah mitigasi yang tepat diperlukan agar gangguan serupa tidak kembali dirasakan masyarakat.
Bahlil mengaku telah berkomunikasi dengan Direktur Utama PLN terkait persoalan tersebut.
“Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk didalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN,” tuturnya.
Ia kembali menegaskan perlunya percepatan langkah mitigasi agar sistem kelistrikan kembali normal.
“Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah mitigasi yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Pemerintah sudah tegas tinggal PLN segera merealaisasikannya,” kata Bahlil.
Di sisi lain, Bahlil membantah anggapan yang menyebut pemadaman terjadi akibat kurangnya pasokan bahan bakar di sejumlah pembangkit listrik.
Menurut dia, kebutuhan batu bara PLN secara nasional telah diantisipasi melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional.
“Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Dimananya ada kekurangan. Teknisnya, untuk sampai di power plan-nya itu bukan tugas Dirijen Menerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” terang Bahlil.
Pemerintah meminta PLN segera menuntaskan persoalan teknis yang memicu pemadaman. Selain itu, PLN juga diminta memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional agar layanan listrik kepada masyarakat kembali berjalan normal, andal, serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan di berbagai daerah.
