STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap kokoh di tengah ketidakpastian global. Pemerintah menjamin tidak ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini muncul menyusul kekhawatiran publik atas krisis energi akibat konflik di Timur Tengah.
Dalam wawancara di acara Kabar Petang TV One, Kamis (14/5/2026), Purbaya menegaskan ketahanan ekonomi nasional berada pada posisi stabil. Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara paling tahan terhadap krisis energi versi JP Morgan. Hal ini didorong oleh struktur ekonomi nasional yang sangat mandiri.
Sekitar 90% mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari permintaan domestik (domestic demand). Sementara itu, kontribusi asing hanya berada di kisaran 10%. Purbaya optimistis pertumbuhan akan tetap terjaga selama konsumsi dalam negeri dikelola dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat.
“Global gonjang-ganjing pun nggak apa-apa selama kita jaga market kita, kita masih bisa tumbuh dengan baik,” ujar Purbaya.
Ia mencontohkan keberhasilan Indonesia melewati krisis tahun 2009. Saat negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, hingga Singapura mengalami pertumbuhan negatif, Indonesia tetap tumbuh 4,6%. Menkeu meyakini resep menjaga permintaan dalam negeri masih sangat ampuh untuk menghindari resesi.
Terkait subsidi BBM, Purbaya meminta masyarakat tidak perlu cemas. Pemerintah telah melakukan simulasi anggaran secara mendalam. Hasil hitungan tersebut sudah dilaporkan kepada Presiden dan mendapatkan lampu hijau untuk dieksekusi.
“Tidak akan ada kenaikan karena anggarannya sudah kita hitung sampai akhir tahun,” tegasnya.
Menkeu juga menjawab keraguan mengenai pembiayaan program prioritas Presiden. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tetap berjalan sesuai rencana. Ia menekankan pentingnya efisiensi belanja agar anggaran tidak bocor pada hal-hal yang tidak perlu.
Anggaran program MBG kini didorong untuk lebih efisien. Pemerintah melakukan penyesuaian dari angka Rp330 triliun ke arah yang lebih efektif tanpa mengurangi esensi program. Untuk Kopdes Merah Putih, pendanaan melibatkan sistem perbankan guna memutar uang di masyarakat.
Pemerintah hanya mengalokasikan sekitar Rp40 triliun atau lebih setiap tahun untuk membayar cicilan. Dana ini diambil dari pergeseran sebagian alokasi dana desa. Purbaya menjamin langkah ini tidak memberikan dampak negatif pada postur APBN karena sudah terencana.
Defisit anggaran tahun 2025 juga terkendali pada level 2,81%. Angka ini mematahkan prediksi sejumlah ekonom yang memperkirakan defisit akan menembus 3% hingga 4%. Menkeu menegaskan pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap belanja dan pendapatan negara.
“We are in full control of APBN. Jadi nggak usah khawatir,” kata Purbaya.
Guna menjaga momentum pertumbuhan pada triwulan kedua, pemerintah segera merilis stimulus baru. Fokus utama kali ini adalah sektor kendaraan listrik (electric vehicle/EV) untuk mengurangi konsumsi BBM nasional. Pemerintah menyiapkan subsidi untuk 500 ribu unit motor listrik dan 100 ribu unit mobil listrik.
Insentif untuk mobil listrik berupa pemotongan PPN dengan kisaran 40% sampai 100%. Sedangkan untuk motor listrik, pemerintah mempertimbangkan subsidi tunai sebesar Rp5 juta sampai Rp7 juta per unit. Selain stimulus industri, kabar baik juga datang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Purbaya membocorkan gaji bulan ke-13 akan segera disalurkan. Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden untuk menjaga daya beli masyarakat. Penyaluran bonus tahunan ini direncanakan cair dalam waktu dekat.
Sistem perbankan juga akan diaktifkan kembali secara khusus. Tujuannya agar perbankan dapat menyalurkan stimulus lebih masif ke sektor riil. Dengan berbagai instrumen ini, Menkeu optimistis mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus melaju meski situasi global masih diliputi ketidakpastian.
