STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Presiden Prabowo Subianto memacu percepatan realisasi program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) nasional. Kepala Negara menargetkan pembangunan 17 gigawatt (GW) PLTS rampung pada tahun ini.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari peta jalan besar pemerintah. Tujuannya untuk mencapai kapasitas PLTS hingga 100 GW di masa depan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyampaikan arahan tersebut. Penjelasan diberikan usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Menurut Brian, Presiden secara khusus meminta implementasi program segera dipercepat. Fokus utama transformasi ini adalah menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel (PLTD).
“Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat, terutama untuk yang diesel,” ujar Brian di hadapan awak media.
Pemerintah optimistis menambah 17 GW energi terbarukan melalui instalasi PLTS skala nasional tahun ini. Skema target tersebut mencakup dua poin utama. Pertama, pengurangan kapasitas pembangkit diesel. Kedua, penambahan kapasitas daya baru dari tenaga surya.
Brian merinci pembagian target tersebut. Sebanyak 10 GW dialokasikan untuk memangkas penggunaan diesel. Sementara itu, 7 GW sisanya merupakan penambahan kapasitas baru.
“Ditargetkan tahun ini 10 gigawatt yang diesel itu bisa dikurangi, kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 gigawatt,” tuturnya.
Penetapan angka 17 GW ini bukan tanpa perhitungan matang. Hasil tersebut didapat dari kalkulasi bersama sejumlah instansi. Pihak yang terlibat antara lain Kementerian ESDM, PLN, Danantara, serta pakar dari perguruan tinggi.
Terkait eksekusi di lapangan, PT PLN (Persero) akan memegang kendali penuh. Perusahaan setrum milik negara ini bertindak sebagai implementator utama program. PLN juga memiliki wewenang penuh dalam penentuan lokasi pembangunan infrastruktur PLTS tersebut.
“Lokasi nanti semuanya dari PLN ya yang sebagai implementator dari program tersebut,” imbuhnya.
Melalui akselerasi ini, Indonesia berupaya mengejar target kapasitas energi nasional. Kebijakan ini sekaligus mempertegas posisi Indonesia dalam transformasi energi bersih di kawasan. Fokus pemerintah tetap konsisten pada pengurangan ketergantungan energi fosil menuju kemandirian energi hijau.
