STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Lanskap ekonomi digital Indonesia tengah mengalami pergeseran besar. Pendekatan pasar bebas mulai ditinggalkan dan bergeser ke arah intervensi negara yang lebih proteksionis dan populis.
Laporan ISEAI Working Paper–33 menyoroti kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto terhadap industri transportasi daring. Pemerintah menetapkan batas maksimal potongan komisi aplikator sebesar 8%. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.
Kebijakan tersebut mengubah struktur operasional industri secara fundamental. Skema pembagian pendapatan yang sebelumnya berkisar 80:20 kini menjadi minimal 92:8 untuk pengemudi dan aplikator. Perubahan ini memaksa perusahaan ride-hailing meninggalkan strategi growth at all costs atau praktik ‘bakar uang’ yang telah berlangsung selama satu dekade.
“Perusahaan yang tidak bersedia tunduk pada regulasi 8% ini dipersilakan untuk tidak berusaha di Indonesia,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Monumen Nasional, sebagaimana dikutip laporan ISEAI, Minggu (3/5/2026).
Presiden menilai model kemitraan selama ini bersifat asimetris. Ia menggambarkan ketimpangan tersebut dengan pernyataan, “Lu yang keringat, dia yang dapet duit.”
Selain pengaturan tarif, Perpres 27/2026 juga mewajibkan aplikator menyediakan jaminan kecelakaan kerja, kepesertaan BPJS Kesehatan, serta asuransi bagi seluruh pengemudi. Tim analis ISEAI menilai kebijakan ini akan menekan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan data kuartal I 2026, margin 8% dinilai belum cukup untuk menutup biaya operasional teknologi dan tambahan beban sosial.
Simulasi ISEAI menunjukkan segmen mobilitas Gojek berpotensi mencatat kerugian sebesar Rp77,96 miliar per kuartal. Angka tersebut belum memasukkan tambahan beban BPJS. Jika perusahaan menanggung iuran Rp25.000 per orang untuk 3 juta pengemudi, beban kuartalan diperkirakan mencapai Rp225 miliar. Dengan demikian, total potensi kerugian operasional dapat menyentuh Rp302,96 miliar per kuartal.
Keterlibatan Danantara
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memegang peran krusial. Lembaga ini terlibat langsung dalam instruksi Presiden Prabowo. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan keterlibatan lembaga tersebut.
“Danantara telah membeli sebagian saham perusahaan aplikator ojol untuk memastikan kebijakan potongan 8% dapat diimplementasikan,” kata Sufmi Dasco Ahmad.
Catatan transaksi detail di pasar sekunder belum muncul sepenuhnya. Laporan kepemilikan di atas 5% belum terlihat di BEI atau KSEI. Danantara mungkin masuk melalui skema negosiasi privat. Mereka juga diprediksi menggunakan kepemilikan di bawah ambang batas pelaporan wajib.
Tujuan utama masuknya Danantara adalah mendapatkan kontrol kebijakan. Mereka mengincar posisi di tingkat dewan direksi atau komisaris. Analis internasional membahas intensif pemberian Golden Share atau saham emas kepada Danantara.
Instrumen ini memberikan hak veto kepada pemerintah. Pemerintah bisa menentukan tarif, skema komisi, dan kebijakan kesejahteraan pengemudi. Hak ini didapat tanpa harus menjadi pemegang saham mayoritas.
Masuknya Danantara ke struktur pemegang saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) memicu spekulasi. Hal yang sama berlaku pada potensi keterlibatan di Grab. Kabar merger antara kedua raksasa tersebut kembali menguat.
Danantara diprediksi bertindak sebagai jembatan merger Grab-Gojek. Entitas gabungan ini nantinya akan menguasai 91% pasar Indonesia. Kondisi tersebut menciptakan kontradiksi besar.
Pemerintah ingin membela pengemudi dengan menurunkan komisi menjadi 8%. Namun, penciptaan monopoli pasar berisiko merugikan konsumen. Penumpang terancam tidak mendapat persaingan harga yang kompetitif di masa depan.
Pihak pemerintah memberikan pembelaan terkait risiko monopoli tersebut. “Industri ini membutuhkan konsolidasi untuk menghentikan pembakaran uang yang tidak produktif dan menciptakan satu platform nasional yang stabil,” sebut pihak pemerintah dalam laporan tersebut.
Strategi Danantara ibarat pedang bermata dua. Ada dua skenario yang mungkin terjadi bagi investasi negara. Skenario pertama adalah kerugian negara atau “buntung”.
Hal ini terjadi jika Danantara hanya fokus pada penurunan komisi. Tanpa perbaikan struktur biaya, investasi di GOTO atau Grab akan mengalami capital loss masif. Harga saham bisa semakin terpuruk dan nilai aset menyusut.
Skenario kedua adalah keuntungan strategis atau “untung”. Kondisi ini tercapai jika intervensi dibarengi dengan konsolidasi industri atau merger. Danantara bisa menghilangkan perang subsidi yang mencapai triliunan Rp setiap tahun.
Langkah ini juga mendorong efisiensi skala besar. Infrastruktur teknologi dan logistik bisa digabungkan. Kedaulatan data mobilitas rakyat juga akan menjadi aset strategis nasional. Efisiensi dari hilangnya persaingan bisa membuat perusahaan tetap profit meski komisi hanya 8%.
Kesimpulan ISEAI
ISEAI menyimpulkan industri transportasi daring Indonesia kini bergerak menuju model state-supervised platform. Dalam kerangka ini, peran Danantara tidak hanya diukur dari imbal hasil finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan pengemudi.
Bagi pelaku usaha, konsolidasi (merger) antar pelaku industri dan efisiensi operasional menjadi opsi rasional untuk menjaga keberlanjutan bisnis di bawah kerangka kebijakan negara. Strategi tersebut diharapkan mampu mengakhiri praktik bakar uang sekaligus menciptakan stabilitas sosial bagi para pengemudi.
Risiko gelembung harga saham mungkin mulai mereda, tetapi tantangan baru muncul dalam bentuk keberlanjutan operasional di tengah rezim komisi rendah. Kondisi ini menuntut adaptasi cepat dari manajemen perusahaan aplikator maupun pengelola investasi negara.
