STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Target pertumbuhan ekonomi jangka panjang dipatok pada kisaran 7% hingga 8%.
Pemerintah mengandalkan sinergi kebijakan fiskal yang disiplin serta kontribusi aktif sektor swasta. Saat ini, sektor swasta menyumbang sekitar 90% dari total aktivitas ekonomi nasional.
“Kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuat private sector tumbuh dan bisa memberi kontribusi yang lebih signifikan,” ujar Purbaya dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Kondisi ekonomi Indonesia dinilai tetap tangguh di tengah ketidakpastian global. Gangguan rantai pasok dan tingginya suku bunga internasional tidak menggoyahkan stabilitas nasional. Pertumbuhan ekonomi bertahan di level 5% dengan inflasi yang terkendali.
Pengelolaan fiskal Indonesia menunjukkan kredibilitas yang kuat. Defisit APBN tetap terjaga di bawah level 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, rasio utang pemerintah berada pada posisi sekitar 40%.
Kinerja penerimaan negara juga mencatatkan pertumbuhan signifikan. Pada dua bulan pertama tahun 2026, penerimaan pajak melonjak hingga 30%. Pemerintah juga memiliki ruang fiskal memadai melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Dana cadangan tersebut berfungsi sebagai peredam gejolak harga energi global. Langkah ini memastikan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi tetap terjaga.
“Kondisi kita aman. Defisit terkendali. Buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern credibility is everything,” tegas Menkeu.
Terkait pembangunan infrastruktur, pemerintah kini lebih selektif dalam memilih proyek. Prioritas diberikan pada proyek yang memberikan dampak ekonomi tinggi dan efek berganda yang besar bagi masyarakat.
APBN diposisikan sebagai katalisator untuk menarik investasi swasta. Skema pembiayaan campuran (blended finance) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha terus diperkuat. Peran lembaga pembiayaan seperti PT SMI turut dioptimalkan dalam proses ini.
“APBN tidak cukup dan memang tidak terancang untuk membiayai semua pembangunan di Indonesia. Hanya 10% dari PDB disumbang oleh belanja pemerintah,” pungkas Purbaya.
