STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatatkan progres signifikan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 22 Mei 2026, program ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh pelosok Indonesia.
Badan Gizi Nasional mengungkapkan total penerima manfaat saat ini mencapai 62.454.064 orang. Angka ini mencakup peserta didik, balita, ibu menyusui (busui), ibu hamil (bumil), hingga santri.
“Makan Bergizi Gratis menggerakkan lebih dari sekadar piring makan. Program ini menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu ke hilir,” ungkap BGN dalam laporan kinerjanya yang dikutip Minggu (24/5/2026).
Berdasarkan data BGN, kelompok peserta didik menjadi penerima terbesar dengan total 48.350.393 orang atau 76,1% dari target. Disusul oleh balita sebanyak 6,3 juta orang dan ibu menyusui sebanyak 2 juta orang. Program ini juga didukung oleh 4.220.440 guru dan tenaga pendidik.
Dari sisi fiskal, Pagu Anggaran BGN Tahun Anggaran (TA) 2026 ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran khusus program MBG mencapai Rp248,28 triliun. Hingga Mei 2026, realisasi penyerapan anggaran MBG sudah menyentuh Rp83,02 triliun atau 33,43%.
Selain MBG, terdapat anggaran Non-MBG senilai Rp7,45 triliun. Dana ini digunakan untuk penyediaan dan penyaluran, sistem tata kelola, promosi edukasi, serta pengawasan. Dukungan manajemen lainnya dialokasikan sebesar Rp12,16 triliun.
Untuk mendukung operasional, BGN telah mengaktifkan 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh provinsi. Sebanyak 14.355 unit lainnya saat ini sedang dalam proses pengajuan. BGN juga menargetkan 8.617 SPPG di wilayah terpencil, di mana 1.455 unit di antaranya telah selesai dibangun.
Dalam menjalankan program ini, BGN menggandeng 28.829 mitra dan 142.387 supplier. Pemasok ini terdiri dari 59.921 UMKM, 13.306 koperasi, serta ribuan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Serapan tenaga kerja dari ekosistem ini mencapai 1.285.250 orang.
Mekanisme pencairan dana dilakukan secara transparan melalui KPPN ke Virtual Account (VA) masing-masing SPPG. Setiap SPPG menerima uang muka sebesar Rp500 juta dengan sistem top up otomatis.
“Satu SPPG rata-rata mengelola Rp1 miliar per bulan,” jelas BGN. Komponen dana tersebut diperuntukkan bagi biaya bahan baku (70%), biaya operasional (20%), dan insentif (10%).
Keamanan pangan menjadi prioritas utama. Sebanyak 16.046 SPPG atau 55% telah mengantongi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Meski demikian, BGN bersikap tegas terhadap standar kualitas.
Tercatat sebanyak 1.152 SPPG berstatus suspend atau berhenti beroperasi sementara. Hal ini disebabkan infrastruktur yang belum memenuhi standar, belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), atau belum terdaftar dalam SLHS. Namun, sebanyak 3.429 unit yang sebelumnya sempat bermasalah kini telah beroperasi kembali.
Data BGN menunjukkan dampak ekonomi yang nyata. Di Bandung, keterlibatan petani dalam rantai pasok MBG meningkat 87 orang melalui binaan koperasi. Di Rembang, produksi ikan bandeng melonjak hingga 4 kali lipat. Sementara di Sukabumi, produksi kangkung petani lokal meningkat dari 100 ikat menjadi 700 ikat per hari.
Program ini juga terbukti meningkatkan konsumsi rumah tangga, investasi alat produksi di SPPG, dan belanja pemerintah. Hal ini sejalan dengan rumus PDB (C + I + G + X – M). Survei Poltracking menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap program MBG mencapai 36,5%.
“MBG bukan hanya memberi makan, tapi juga membangun masa depan yang lebih sejahtera,” tegas BGN.
Program ini merujuk pada keberhasilan di China dan Jepang. Di China, program nutrisi sejak 2011 berhasil meningkatkan tinggi rata-rata perempuan usia 19 tahun dari 157 cm menjadi 163,5 cm pada 2019. Di Jepang, program serupa yang dimulai sejak 1954 juga signifikan meningkatkan tinggi dan berat badan anak.
Hingga saat ini, total sajian yang telah disalurkan sejak 6 Januari 2025 mencapai 8,3 miliar porsi. Tingkat kejadian keracunan terpantau sangat rendah, yakni hanya 0,045% untuk rawat jalan dan 0,0038% untuk rawat inap dari total penerima manfaat.
