STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia sepanjang triwulan I 2026 tetap terjaga. Ketahanan ini berlangsung di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
KSSK terdiri dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu. Mereka terus memantau kinerja perekonomian seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat.
Berdasarkan hasil rapat berkala pada Senin, 27 April 2026, para otoritas melakukan mitigasi secara terkoordinasi. Fokus utama saat ini adalah dampak konflik Timur Tengah terhadap lonjakan harga energi. Dinamika ini menjadi faktor utama pemicu volatilitas pasar keuangan dunia pada April 2026.
Prospek ekonomi dunia saat ini memang sedang melemah. Gangguan pasokan global mendorong kenaikan harga minyak dunia dan komoditas penting lainnya. Kondisi ini menghambat kelancaran rantai pasok perdagangan antarnegara.
International Monetary Fund (IMF) memprakirakan pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 3,1% pada 2026. Angka ini turun dari posisi 3,4% pada 2025. Inflasi global juga diprediksi naik menjadi 4,4% pada 2026 dari sebelumnya 4,1%.
Tekanan inflasi yang tinggi mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global. Hal ini termasuk ketidakpastian penurunan suku bunga Fed Funds Rate (FFR) di Amerika Serikat. Investor pun cenderung beralih ke aset aman atau flight to safety. Fenomena ini memicu penguatan dolar AS dan membatasi aliran modal ke negara berkembang.
Namun, ekonomi Indonesia justru menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 mencapai 5,61% secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,39% yoy.
Akselerasi belanja Pemerintah menjadi motor penggerak utama. Belanja prioritas tersebut mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga dan investasi. Kepercayaan konsumen yang tinggi serta momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) turut menyokong pertumbuhan ini.
Pemerintah juga memberikan stimulus dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Konsumsi Pemerintah tumbuh signifikan guna mendukung program prioritas. Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, hingga Sekolah Rakyat.
Pemerintah melakukan percepatan belanja sejak awal tahun. Langkah ini diharapkan memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang kuat bagi aktivitas ekonomi ke depan. Sektor investasi pun tumbuh tinggi berkat proyek hilirisasi Danantara serta pembangunan infrastruktur pendukung program pemerintah.
Indikator ekonomi lainnya memperkuat sinyal positif ini. Aktivitas manufaktur konsisten berada di zona ekspansi pada level 50,1 per Maret 2026. Penjualan ritel tumbuh 2,4% yoy, sementara neraca perdagangan mencatat surplus sebesar USD3,3 miliar pada Maret 2026.
Sinergi antara Pemerintah dan Bank Indonesia juga menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Pertumbuhan uang primer (M0) tercatat sebesar 11,8% yoy pada Maret 2026. Kondisi ini membuat biaya dana perbankan menjadi semakin efisien.
KSSK memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 mampu mencapai 5,4% atau lebih. Target ini akan ditopang oleh berbagai sinergi kebijakan antarlembaga. Pemerintah, Danantara, dan lembaga keuangan terus memperkuat penciptaan lapangan kerja serta iklim investasi.
Presiden Prabowo Subianto juga telah membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE). Satgas ini bertugas mempercepat program strategis dan mempermudah investasi.
Salah satu inovasi unggulannya adalah layanan Kanal Debottlenecking 24 jam. Layanan ini berfungsi menyelesaikan hambatan perizinan secara cepat, transparan, dan akuntabel. Hingga April 2026, Satgas telah merampungkan berbagai isu strategis lintas sektor.
Beberapa isu yang berhasil diselesaikan antara lain proyek LNG Abadi Masela dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selain itu, Satgas menangani sertifikasi SNI, perizinan apotek, biofuel, serta tata kelola usaha.
Dalam pernyataan resminya, KSSK menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi.
“Hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan I tahun 2026 tetap dalam kondisi terjaga,” demikian kutipan poin utama laporan tersebut.
KSSK akan terus melakukan asesmen forward looking untuk memitigasi risiko di masa depan. Koordinasi antarlembaga menjadi kunci utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian global.
