STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama ini masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran. Karena itu, ia mengusulkan agar sebagian anggaran subsidi energi dialihkan untuk mempercepat pembangunan dan pembenahan transportasi umum di daerah.
Dalam tulisannya yang dikutip Minggu (14/6/2026), Djoko menyebut anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terus menghadapi tantangan pembiayaan energi. Salah satu pos belanja yang cukup besar berasal dari subsidi BBM.
Menurut dia, besaran subsidi BBM selalu berubah setiap tahun karena dipengaruhi tiga faktor utama, yakni harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta volume konsumsi masyarakat.
Data yang dipaparkan menunjukkan realisasi subsidi BBM mencapai Rp551,2 triliun pada 2022. Nilai itu kemudian turun menjadi Rp375 triliun pada 2023 dan menyusut menjadi Rp113,3 triliun pada 2024.
Namun, subsidi BBM kembali meningkat menjadi Rp394,3 triliun pada 2025. Untuk 2026, pemerintah menetapkan anggaran subsidi BBM sebesar Rp210,1 triliun.
Djoko mengungkapkan sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional dengan porsi sekitar 40%.
Meski demikian, ia menilai manfaat subsidi BBM masih didominasi kelompok masyarakat mampu.
“Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa 93% dari konsumsi BBM subsidi tersebut justru dinikmati oleh kalangan mampu pemilik kendaraan pribadi (roda dua dan roda empat),” tulis Djoko.
Sementara itu, transportasi barang hanya menikmati sekitar 4% dari konsumsi BBM subsidi. Adapun transportasi umum penumpang memperoleh porsi sekitar 3%.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Djoko mendorong percepatan program transportasi umum di tingkat pemerintah daerah. Menurutnya, langkah itu penting untuk mendukung target Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
“Salah satu indikator utama negara maju adalah sistem transportasi publik yang mapan,” ujar Djoko.
Ia menilai Indonesia perlu belajar dari pengalaman Transjakarta yang telah beroperasi selama dua dekade. Karena itu, program percepatan pembenahan transportasi umum di daerah perlu segera dijalankan.
Saat ini, kondisi transportasi publik di daerah masih terbatas. Dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru 45 pemerintah daerah atau sekitar 9% yang telah membenahi sistem transportasi umum menjadi lebih modern.
Djoko juga mengungkapkan masih terdapat dua daerah yang pengoperasian transportasi publiknya bergantung pada dana APBN, yakni Kota Balikpapan melalui Balikpapan City Trans dan Kota Manado melalui Trans Manado.
Selain itu, Djoko menilai anggaran insentif kendaraan listrik dapat diarahkan lebih tepat sasaran. Menurutnya, alokasi subsidi sebesar Rp5 juta untuk pembelian motor listrik akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk mendorong pemerintah daerah membenahi transportasi umum.
Jika program insentif kendaraan listrik tetap dilanjutkan, ia mengusulkan agar sasarannya difokuskan kepada masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan 3TP, yakni daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan.
“Subsidi ini sebaiknya diprioritaskan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil dan kawasan 3TP yang menghadapi kendala geografis dalam pasokan BBM,” tulisnya.
Djoko mencontohkan Kabupaten Asmat yang telah memanfaatkan motor listrik sejak 2007 untuk mengatasi keterbatasan akses BBM. Menurutnya, penggunaan motor listrik di wilayah tersebut menjadi penopang utama transportasi masyarakat setempat selama hampir dua dekade.
Ia menambahkan, perbaikan layanan transportasi umum akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pemerintah juga dapat menyediakan tarif murah bahkan gratis bagi pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat kurang mampu.
Djoko menegaskan transportasi umum tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga memiliki peran sosial dan ekonomi yang penting.
“Transportasi umum bukan sekadar alat mobilisasi, melainkan jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat,” kata Djoko.
Menurut dia, sistem transportasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi fiskal, mengurangi risiko sosial, meningkatkan keselamatan berkendara, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan tata ruang perkotaan.
