STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integritas untuk membangun sektor jasa keuangan yang tangguh, adaptif, serta berdaya saing. Langkah ini ditempuh guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity yang digelar di Jakarta, Selasa (14/7/2026). Forum ini mempertemukan regulator, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas penguatan tata kelola dan manajemen risiko.
Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, mengatakan penerapan tata kelola yang kuat menjadi kunci agar setiap kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” kata Sophia.
Sophia menjelaskan, tantangan global kini berkembang semakin cepat dan kompleks. Risiko siber, penyalahgunaan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan iklim menjadi faktor yang harus diantisipasi oleh setiap organisasi.
Menurutnya, governance, risk, and compliance (GRC) kini tidak lagi sekadar menjadi instrumen kepatuhan, tetapi telah menjadi fondasi utama untuk menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan GRC juga sejalan dengan Asta Cita ketujuh Pemerintah yang berfokus pada reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sophia berharap berbagai gagasan dan praktik terbaik yang dibahas dalam RGS 2026 dapat diterapkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Ferry Irawan, menegaskan tata kelola yang baik merupakan fondasi bagi kredibilitas kelembagaan, kepastian berusaha, dan meningkatnya kepercayaan investor.
“Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ferry.
Ferry menilai konsep future-ready governance harus mampu mengantisipasi berbagai risiko sebelum berkembang menjadi krisis, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan gangguan rantai pasok global.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang diwakili Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menilai transformasi digital harus menjadi pengungkit produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat,” kata Edwin.
Edwin menambahkan, tata kelola yang baik tidak menghambat inovasi, melainkan menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan sehingga kepatuhan dapat mendorong lahirnya inovasi yang berkelanjutan.
RGS 2026 menghadirkan dua sesi diskusi panel dan sesi GRC Insight yang membahas penguatan transparansi organisasi serta pembangunan budaya berbasis nilai (value-driven culture). Forum ini diikuti para pakar dan praktisi GRC dari dalam maupun luar negeri, termasuk perwakilan Meta, Danantara Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, University of Antwerp, United Nations Office for Project Services (UNOPS), Orbis Business School, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid tersebut diikuti lebih dari 20.000 peserta, baik secara luring maupun daring. Peserta berasal dari pimpinan lembaga jasa keuangan, regulator, asosiasi profesi GRC, akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sebagai bagian dari upaya mendorong inovasi di sektor jasa keuangan, OJK juga menggelar Innovation Paper Competition Volume 2 bertema Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia’s Future. Kompetisi tersebut diikuti 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Melalui penyelenggaraan RGS 2026, OJK berharap kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, asosiasi profesi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat untuk membangun tata kelola yang efektif, memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
