STOCKWATCH.ID (JAKARTA)– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integritas sebagai fondasi dalam membangun sektor jasa keuangan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity” yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa 14 Juli 2026.
Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena dalam keterangan, Selas 14 Juli 2026 mengatakan, penerapan tata Kelola yang kuat menjadi faktor kunci dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” kata Sophia.
Sophia menjelaskan, lanskap risiko global berkembang semakin cepat dan kompleks, sehingga menuntut organisasi untuk terus memperkuat tata kelola dan manajemen risiko. Risiko siber, penyalahgunaan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan iklim menjadi tantangan utama yang harus diantisipasi.
Menurut Sophia, governance, risk, and compliance (GRC) tidak lagi sekadar berfungsi sebagai instrumen kepatuhan, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan GRC juga sejalan dengan Asta Cita ketujuh Pemerintah yang menitikberatkan pada penguatan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sophia berharap berbagai gagasan dan contoh praktik terbaik yang berkembang dalam RGS 2026 dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Ferry Irawan, menegaskan bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi bagi kredibilitas kelembagaan, kepastian berusaha, dan peningkatan kepercayaan investor.
“Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ferry.
Ferry menambahkan, bahwa konsep future-ready governance harus mampu mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi krisis, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, serta gangguan rantai pasok global yang membentuk risiko semakin kompleks dan saling terhubung.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang diwakili Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, menekankan bahwa transformasi digital harus menjadi pengungkit bagi peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat,” kata Edwin.
Menurut Edwin, tata kelola yang baik tidak menghambat inovasi, melainkan menjadi fondasi yang membangun kepercayaan, sehingga kepatuhan menjadi pendorong lahirnya inovasi yang berkelanjutan.
RGS 2026 menghadirkan dua sesi diskusi panel serta sesi GRC insight yang membahas penguatan transparansi organisasi dan pembangunan budaya berbasis nilai (value-driven culture) untuk mendukung kinerja berkelanjutan. Forum tersebut menghadirkan para pakar dan praktisi GRC dari dalam maupun luar negeri, termasuk perwakilan Meta, Danantara Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, University of Antwerp, United Nations Office for Project Services (UNOPS), Orbis Business School, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk.
Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut diikuti lebih dari 20.000 peserta, baik secara luring maupun daring, yang terdiri atas pimpinan lembaga jasa keuangan, asosiasi profesi di bidang GRC, regulator, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya
