STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (6/2/ 2025). Dalam pertemuan ini, DEN memaparkan analisis dan rekomendasi terkait dampak kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia.
Salah satu perhatian utama adalah kebijakan tarif dan imigrasi yang bisa berdampak pada ekonomi global, termasuk Indonesia. Anggota DEN, Septian Hario Seto, menekankan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi berbagai kemungkinan perubahan kebijakan dari Negeri Paman Sam.
“Bagaimana dampak atau potensi dampak yang akan terjadi kepada Indonesia dari segi kebijakan Trump terutama terkait dengan tarif, terkait dengan imigrasi, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi kita, apa dampak positif dan negatifnya,” ujar Seto dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.
Muhammad Chatib Basri, anggota DEN lainnya, menambahkan masih ada ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Beberapa posisi kabinet pemerintahan Trump bahkan belum terisi, sehingga arah kebijakan belum sepenuhnya jelas.
Namun, Chatib menyoroti risiko utama yang harus diantisipasi Indonesia, yakni kemungkinan inflasi tinggi di AS yang dapat mendorong kenaikan suku bunga oleh The Fed.
“Kalau inflasi di Amerika akan naik, maka The Fed itu mungkin tidak mudah untuk menurunkan bunga bahkan mungkin akan meningkatkan bunga sehingga risiko pertama yang harus dihadapi Indonesia adalah mungkin interest rate-nya di Amerika masih akan relatif tinggi. Yang kemudian yang kedua adalah strong dollar. Ini tentu akan berpengaruh di dalam kondisi seperti ini,” jelas Chatib.
Dalam pertemuan ini, Prabowo menegaskan pentingnya reformasi struktural untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. DEN pun merekomendasikan percepatan digitalisasi pemerintahan melalui GovTech guna menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan investasi.
“Yang penting dilakukan dan Bapak Presiden tadi juga mendukung adalah dilakukan yang namanya structural reform menyangkut mengenai penyederhanan izin, perbaikan iklim investasi, implementasi dari GovTech yang semakin cepat. Karena kalau misalnya digitalisasi dilakukan itu proses dari bureaucratic hurdles-nya itu akan bisa diatasi,” ucap Chatib.
Selain tantangan, ada juga peluang yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Kebijakan tarif AS terhadap China yang mencapai 10% bisa mendorong relokasi produksi ke negara lain, termasuk Indonesia.
“Tentu Indonesia harus bisa memanfaatkan kesempatan dari relokasi ini. Itulah yang tadi kami sampaikan kepada Bapak Presiden pentingnya untuk perbaikan iklim investasi, konsistensi dari kebijakan, kepastian usaha karena kalau ini yang terjadi, maka posisi Indonesia sebetulnya bisa diuntungkan,” tambahnya.
Namun, DEN menegaskan Indonesia harus terus berbenah agar tidak sekadar menjadi penonton. Stabilitas ekonomi, kepastian kebijakan, dan reformasi birokrasi menjadi kunci utama dalam menarik lebih banyak investasi asing.
“Tetapi syaratnya adalah bahwa kita harus melakukan reform. Tanpa itu kita belum bisa mendapatkan manfaatnya,” pungkas Chatib.
