STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Pemerintah memastikan terus memantau perkembangan nilai tukar rupiah melalui koordinasi intensif antarotoritas ekonomi guna menjaga stabilitas perekonomian nasional. Langkah tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah bersama otoritas terkait terus melakukan pengawasan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merespons dinamika pergerakan nilai tukar rupiah.
“Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah,” ujar Mensesneg dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (04/06/2026), dikutip dari laman setneg.go.id, Jumat (05/6/2026).
Meski demikian, Mensesneg meminta masyarakat untuk tetap optimistis terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Menurutnya, sejumlah indikator utama menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional berada dalam kondisi yang kuat dan terjaga.
Mensesneg juga menjelaskan bahwa kekuatan fundamental ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap positif serta tingkat inflasi yang terkendali. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.
“Tapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mensesneg menegaskan bahwa pemerintah meyakini ketahanan ekonomi nasional masih berada pada jalur yang baik. Dengan koordinasi yang solid antarotoritas ekonomi dan dukungan fundamental yang kuat, pemerintah optimistis stabilitas ekonomi nasional dapat terus terjaga. “Insyaallah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat,” tegasnya. (BPMI Setpres)
