STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memulai proses pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (LK BA015) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) Tahun Anggaran 2025. Agenda ini ditandai dengan entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Kamis (12/2).
Menkeu Purbaya hadir didampingi Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing beserta jajaran pemeriksa lainnya. Pertemuan ini menjadi penanda dimulainya audit menyeluruh atas pertanggungjawaban keuangan negara di lingkup Kemenkeu.
Purbaya menjelaskan LK BA015 Tahun 2025 disusun secara berjenjang. Laporan ini mengonsolidasikan laporan keuangan pada 14 unit eselon I yang terdiri atas 871 satuan kerja (satker), termasuk 7 satker Badan Layanan Umum (BLU).
Sementara itu, LK BUN mengonsolidasikan 10 entitas bagian anggaran BUN yang mencakup 790 satker. Menkeu memastikan seluruh penyusunan telah melalui prosedur yang ketat.
“Laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP dan sistem pengendalian intern yang memadai, serta telah direviu oleh Inspektorat Jenderal,” ujar Menkeu.
Meski tahun sebelumnya telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Purbaya menegaskan ruang perbaikan tetap menjadi fokus utama. Pemerintah terus berupaya menyempurnakan kualitas laporan keuangan secara berkelanjutan.
“Walaupun laporan keuangan telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI, namun tentu saja masih terdapat ruang perbaikan dan penyempurnaan yang kami lakukan melalui berbagai langkah perbaikan berkelanjutan,” imbuhnya.
Kemenkeu juga terus mengejar penyelesaian rekomendasi dari BPK. Saat ini, capaian tindak lanjut mencapai 82,52% untuk LK BA015 dan 87,40% untuk LK BUN.
Langkah penguatan lainnya meliputi penyempurnaan proses bisnis, regulasi, hingga sistem informasi. Optimalisasi peran three lines of defense juga terus dilakukan demi menjaga akuntabilitas.
Guna melancarkan proses audit, Menkeu memberikan dukungan penuh kepada tim BPK RI. Ia telah menunjuk petugas khusus sebagai penghubung di setiap unit kerja.
“Saya akan mendukung sepenuhnya kelancaran pemeriksaan dengan menunjuk liaison officer di unit eselon I untuk merespon segera permintaan dokumen dan data, serta memberikan penjelasan terkait proses bisnis maupun tanggapan yang diperlukan selama proses pemeriksaan,” tegas Menkeu.
Ia berharap sinergi yang baik antara Kemenkeu sebagai pihak yang diaudit dan BPK sebagai auditor terus terjaga. Targetnya, predikat WTP dapat kembali diraih pada tahun ini.
“Saya sangat berharap agar kerja sama dan sinergi antara auditor dan auditee yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat dipertahankan dan opini WTP untuk laporan keuangan Kementerian Keuangan BA015 dan laporan keuangan BUN tahun 2025 dapat dipertahankan,” pungkasnya.
