STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus mempercepat penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Langkah ini mencakup sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand).
Hingga 18 Mei 2026, emiten perbankan berkode saham BBTN ini mencatat realisasi pencairan KPP nasional mencapai Rp2,97 triliun. Angka tersebut terdiri atas KPP Supply sebesar Rp1,98 triliun dan KPP Demand sebesar Rp987 miliar.
Realisasi ini menunjukkan kemajuan signifikan dari target tahunan perusahaan. KPP Supply telah mencapai 33% dari kuota 2026 yang dipatok Rp6 triliun. Sementara KPP Demand telah terserap 25% dari target Rp4 triliun.
Direktur Utama Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, keseimbangan sisi pasokan dan permintaan sangat penting. Hal ini untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perumahan nasional.
“Kami di BTN menyadari penyediaan hunian layak bagi masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sisi. KPP Supply hadir untuk memperkuat kapasitas pengembang dalam membangun proyek perumahan. Sementara KPP Demand memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan yang terjangkau untuk memiliki rumah guna mendukung usaha,” ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Selasa (20/5).
Menurut Nixon, sinergi kedua aspek tersebut bertujuan memastikan ekosistem perumahan tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan. Strategi ini diharapkan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
BTN juga gencar menggelar akad massal di berbagai daerah untuk mempercepat penyerapan kredit. Pada 3 Mei 2026 di Surabaya, bank ini memfasilitasi penutupan transaksi bagi 245 debitur dengan nilai Rp305,26 miliar.
Rinciannya, sisi pasokan melibatkan 66 pengembang senilai Rp171 miliar. Selain itu, terdapat enam kontraktor sebesar Rp30 miliar dan 10 toko bangunan senilai Rp50 miliar. Dari sisi permintaan, terdapat 163 debitur dengan nilai pembiayaan Rp53 miliar.
Aksi serupa berlanjut di Lampung pada 7 Mei 2026. BTN menyalurkan KPP Supply sebesar Rp162,6 miliar untuk 100 debitur. Pada saat yang sama, KPP Demand tercatat mencapai Rp4,6 miliar.
Secara nasional, KPP Supply BTN didukung oleh 178 debitur skala UMKM maupun wilayah. Jawa Barat menjadi kontributor terbesar dalam penyaluran ini. Posisi berikutnya diikuti wilayah Sulampua yang mencakup Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Dari sisi permintaan, KPP Demand berhasil menjangkau 781 debitur di seluruh Indonesia. Wilayah Jabanus mencatatkan penyaluran terbesar. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan rumah terjangkau di kawasan tersebut.
Nixon menambahkan, integrasi kedua sisi KPP adalah strategi utama memperkuat penyerapan di lapangan. Penyelarasan terus dilakukan agar proyek dari pengembang terhubung langsung dengan konsumen.
“Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang terjangkau harus diimbangi dengan kesiapan pasokan dari pengembang. Karena itu BTN terus melakukan penyelarasan agar proyek-proyek yang didukung melalui KPP Supply dapat terhubung langsung dengan basis konsumen KPP Demand kami,” jelasnya.
BTN juga memperkuat ekosistem melalui inovasi digital seperti platform Bale Properti. Selain itu, ada program BTN Housingpreneur untuk meningkatkan kapabilitas mitra pengembang. Perusahaan optimistis target pembiayaan perumahan nasional dapat tercapai hingga akhir tahun.
