STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI), bicara blak-blakan terkait pengawasan terhadap saham-saham yang dituding terafiliasi dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada pemilu mendatang.
Kepada awak media, Nyoman menjelaskan bahwa skema Initial Public Offering (IPO) berasal dari divestasi saham founder. Sehingga, dana hasil IPO sepenuhnya menjadi hak founder tersebut. “Dalam hal ini, tidak ada dana yang diperoleh perusahaan dari IPO. Sema tersebut juga dijelaskan secara transparan dalam prospektus saat IPO dilakukan,” ujarnya,” di Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Nyoman juga menegaskan bahwa tak ada aturan BEI yang membatasI pihak manapun terkait memanfaatkan IPO sebagai exit strategy . Kendati begitu, ia menegaskan bahwa dalam evaluasi, BEI akan menekankan aspek substansi selain formal persyaratan. Salah satu aspek yang ditekankan adalah pihak yang menjadi pengendali dan pemilik manfaat.
Sebelumnya, ketika ditanya tentang bagaimana cara BEI memastikan bahwa dana yang dihimpun dari pasar modal tersebut, tak diselewengkan untuk kepentingan politik, Nyoman mengatakan, untuk memastikan kelangsungan usaha calon Perusahaan Tercatat, Bursa melakukan evaluasi. Itu antara lain dari sisi business model, rencana strategis dan financial projection.
“Terkait rencana penggunaan dana, ditentukan berdasarkan kebijakan managemen calon Perusahaan Tercatat. Bursa melakukan pemantauan atas penggunaan dana hasil penawaran umum setelah perusahaan tersebut tercatat di Bursa sesuai dengan prospektus,” ujarnya.
Menurut Nyoman, penggunaan dana hasil IPO yang diawasi oleh regulator adalah penggunaan dana yang masuk ke Perseroan. Itu dilakukan melalui Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) setiap 6 bulan.
“Sedangkan dana yg masuk ke Pemegang Saham (divestasi) tidak masuk dalam LRPD,” terang dia.
Bila ada perubahan terkait dana IPO yang masuk ke dalam Perseroan, lanjut Nyoman, maka Perusahaan Tercatat wajib mendapatkan persetujuan RUPS dan dilaporkan ke regulator.
Sebagaimana diberitakan, memasuki tahun politik, sejumlah politisi membawa perusahaan mereka ke pasar modal melalui mekanisme penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham. Sejak November 2023 hingga saat ini, tercatat sudah ada empat emiten baru yang tak adalah milik para politisi tersebut.
Dimulai dari Politisi Partai Golkar Singgih Januratmoko yang sukses mencatatkan saham PT Janu Putra Sejahtera Tbk (AYAM) di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada 30 November 2023. Selanjutnya, giliran politisi PKB Sudjatmiko yang mampu menjadikan PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) miliknya, sebagai Perusahaan Tercatat di BEI pada 5 Januari 2024. Kemudian, mencuat nama politisi PDIP Stevano Andranacus yang menjadi Direktur Utama PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) atau AKP Nickel Mining. Terbaru, ada nama Mohamad Reza Pahlevi, kader partai Golkar. Ia sukses mengantar PT Manggung Polahraya Tbk (MANG) miliknya, melantai di BEI, pada Kamis 11 Januari 2024.
