STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersinergi untuk mempercepat Program Tiga Juta Rumah di Indonesia. Dalam sebuah diskusi dengan ratusan pengembang, berbagai solusi, seperti penyediaan lahan dan pengurangan pajak, dibahas.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengusulkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama lima tahun agar pengembang lebih ringan. “Jika tanah gratis dan perizinan dipermudah, saya yakin omzet pengembang bisa melonjak,” ujar Maruarar. Ia juga berharap pemerintah daerah dapat membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agar harga rumah semakin terjangkau.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan rencana penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Kami akan keluarkan surat edaran dalam 10 hari agar retribusi PBG dihapus untuk MBR, supaya tidak ada hambatan,” kata Tito. Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk mendukung program ini demi membantu masyarakat kurang mampu.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menambahkan, para pengembang perlu membangun fasilitas umum dan sosial. “Bagi pengembang yang tidak memenuhi kewajiban fasum dan fasos, kami akan beri sanksi berupa penyediaan rumah gratis untuk MBR,” ungkap Nusron.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyampaikan bahwa pengurangan biaya seperti pembebasan PPN dan BPHTB bisa menurunkan harga rumah MBR hingga 21%. “Dengan pengurangan biaya ini, harga jual rumah untuk MBR bisa jauh lebih murah,” ujar Nixon. Langkah ini diharapkan mampu mendorong permintaan perumahan.
BTN terus mendukung pembiayaan rumah bagi MBR dan pekerja sektor informal. Sejak 1976, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non-subsidi. Menurut Nixon, banyak milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama mereka dengan KPR. “Tanpa program rumah subsidi, pekerja sektor informal sulit membeli rumah,” tambahnya.
Nixon menjelaskan, sektor perumahan Indonesia memiliki prospek cerah dengan backlog nasional yang mencapai 9,9 juta unit. “Lebih dari 50% masyarakat miskin tinggal di rumah tidak layak huni,” jelas Nixon. BTN juga menekankan perlunya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara pemerintah daerah dan pusat agar pasokan rumah sesuai kebutuhan masyarakat.
Nixon juga menyoroti dampak ekonomi dari sektor perumahan. “Pembangunan satu rumah bisa menyerap lima tenaga kerja. Jadi, jika 100.000 rumah dibangun, ada 500.000 lapangan kerja yang tercipta setiap tahun,” ungkapnya. BTN berharap program ini bisa membuka banyak lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah dan BTN berkomitmen menjadikan rumah lebih terjangkau bagi rakyat Indonesia. Upaya ini diharapkan mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah dan memberikan solusi nyata untuk masalah perumahan di Indonesia.
