STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, merespons kekhawatiran pelaku pasar terkait peran pemerintah yang dinilai semakin besar terhadap industri perbankan, khususnya bank-bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menurut Misbakhun, program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tetap dijalankan melalui mekanisme bisnis dan manajemen risiko perbankan yang berlaku.
“Apa sih yang Ibu khawatirkan dengan program itu? Negara tidak pernah kemudian tidak memprioritaskan stakeholder yang lain,” kata Misbakhun di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Ia menegaskan pembiayaan program pemerintah tidak dilakukan dengan mengabaikan kepentingan pemegang saham maupun prinsip kehati-hatian bank. Menurut dia, apabila terdapat pembiayaan yang melibatkan perbankan, seluruh proses tetap harus memenuhi persyaratan perbankan, termasuk aspek jaminan dan analisis risiko.
“Kalau mereka selaku yayasan butuh kredit, itu bisa. Tapi dengan prosedur yang biasa. Anda punya kolateral atau anda punya kontrak, dan risk-nya perbankan dijalankan,” ujar Misbakhun.
Terkait program KDMP, Misbakhun mengatakan seluruh skema penyaluran juga melalui mekanisme manajemen risiko yang berlaku di masing-masing bank.
“Tidak pernah kemudian harus begini, harus begini, harus begini. Semua melalui prosedur dan tahapan,” katanya.
Ia mengungkapkan Komisi XI DPR secara rutin menggelar rapat dengan Himbara dan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan kondisi masing-masing bank, termasuk potensi risiko yang muncul akibat pelaksanaan program pemerintah.
“OJK pun saya minta di Komisi XI untuk melaporkan mengenai posisi masing-masing bank, ada risikonya enggak di Himbara dan sebagainya. Jadi kita melakukan pengawasan yang luar biasa,” ujar Misbakhun.
Misbakhun juga menilai banyak kekhawatiran yang berkembang di pasar masih bersifat rumor. Menurut dia, DPR memperoleh pendalaman teknis dari OJK dan badan supervisi untuk memahami kondisi industri perbankan secara lebih jelas.
“Rumor banyak. Inilah yang harus kita confidence,” ucapnya.
Di sisi lain, Misbakhun menilai program MBG dan KDMP memiliki manfaat ekonomi yang besar, terutama bagi pelaku usaha kecil di daerah. Ia menyebut program MBG telah memberikan dampak positif bagi ekosistem usaha mikro, mulai dari pedagang telur, ayam, sayur hingga beras.
“Oh luar biasa Bu. Pedagang telur, pedagang ayam, sayur, beras dan sebagainya di daerah itu luar biasa,” katanya.
Meski demikian, Misbakhun mengakui setiap program pemerintah tetap memiliki potensi penyimpangan yang memerlukan evaluasi.
“Kita enggak menutup mata semuanya ini program yang baru yang butuh evaluasi,” ujarnya.
Misbakhun juga mengingatkan pentingnya komunikasi kepada pasar. Ia mencontohkan kebijakan penghapusan utang UMKM yang sebelumnya sempat memberikan tekanan terhadap saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
“Bayangkan Bu, saya sampai kaget pada saat pemerintah di Undang-Undang P2SK menghapuskan utang UMKM dan memberikan tekanan yang berat terhadap harga sahamnya BRI pada saat itu,” kata Misbakhun.
Menurut dia, reaksi negatif pasar saat itu lebih disebabkan kurangnya komunikasi kepada investor.
“Ternyata apa? Komunikasi,” ujar Misbakhun.
Ia menegaskan pemegang saham bank BUMN bukan hanya pemerintah, sehingga setiap kebijakan yang berdampak terhadap emiten perbankan perlu disampaikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan.
“Pemegang sahamnya BRI kan bukan cuma pemerintah,” katanya.
