STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – MSCI Inc., penyedia indeks saham global, kembali membekukan rebalancing konstituen saham Indonesia untuk periode Mei 2026. Keputusan ini melanjutkan kebijakan serupa pada Januari 2026.
Pengumuman yang dirilis Senin (20/4) ini hadir setelah berbagai reformasi pasar modal dilakukan oleh OJK, BEI, dan KSEI pada awal April. Meski demikian, MSCI menilai masih diperlukan waktu untuk melihat konsistensi dan efektivitas kebijakan tersebut.
Evaluasi lanjutan akan disampaikan dalam Market Accessibility Review pada Juni 2026.
Dalam Index Review Mei 2026, MSCI memastikan tiga kebijakan pembekuan tetap berlaku. Tidak ada kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS). Tidak ada penambahan saham baru ke MSCI Investable Market Indexes (IMI). Selain itu, tidak ada perpindahan saham antar segmen indeks.
Di sisi lain, MSCI memperkenalkan dua kebijakan baru. Pertama, penghapusan saham yang masuk dalam kerangka High Shareholding Concentration (HSC). Kedua, membuka kemungkinan penggunaan data kepemilikan di atas 1% dari KSEI untuk penyesuaian estimasi free float. Namun, data tersebut belum digunakan dalam perhitungan indeks hingga proses evaluasi selesai.
Sementara itu, FTSE Russell sebelumnya tetap mempertahankan status Indonesia sebagai secondary emerging market.
Pembekuan Indeks Berpotensi Menahan Arus Dana Pasif
Keputusan MSCI ini dinilai sejalan dengan ekspektasi pelaku pasar. Risiko penurunan status Indonesia memang tidak meningkat, namun pasar masih mencermati potensi perubahan bobot Indonesia dalam evaluasi Juni 2026.
Chief Investment Officer PT Inovasi Finansial Teknologi (Makmur), Stefanus Dennis Winarto, mengatakan pembekuan FIF dan NOS berpotensi menahan aliran dana pasif global ke pasar saham Indonesia.
“Mengacu pada bobot Indonesia sekitar 1% per Maret 2026 di MSCI Emerging Markets Index dan estimasi dana pasif sekitar US$1,8 triliun (Desember 2025), eksposur ke Indonesia berada di kisaran US$18 miliar. Dengan market depth yang masih terbatas, perubahan kecil pada indeks global bisa berdampak signifikan terhadap harga saham,” ujar Stefanus.
Ia menambahkan, implementasi kerangka HSC menjadi faktor penting yang perlu dicermati. Dari sembilan emiten yang masuk daftar tersebut, dua di antaranya adalah BREN dan DSSA yang merupakan konstituen MSCI Indonesia Index.
Berdasarkan data factsheet Maret 2026, DSSA memiliki bobot sekitar 4,23% dalam indeks. Potensi outflow dari penghapusannya diperkirakan mencapai Rp12,9 triliun.
Selain itu, pasar juga mencermati potensi penyesuaian free float pada saham berkapitalisasi besar seperti BBCA, BBRI, dan TLKM. Ketiga saham ini memiliki bobot gabungan sekitar 47% dalam indeks.
“Jika sebagian kepemilikan dikategorikan sebagai non-investable, tekanan jual terhadap saham-saham tersebut bisa berlanjut,” tambahnya.
Instrumen Pendapatan Tetap Jadi Pilihan di Tengah Ketidakpastian Pasar
Di tengah proses evaluasi MSCI, tekanan terhadap pasar saham Indonesia masih terlihat. Secara year-to-date (YTD), IHSG turun 12,6% per 21 April 2026. Kinerja ini menjadi salah satu yang terlemah di Asia.
Sebagai perbandingan, indeks Shanghai naik 2,9%, STI menguat 7,9%, dan Nikkei melonjak 17,9%.
Arus dana asing juga menunjukkan tekanan. Net foreign sell tercatat sekitar Rp39 triliun sejak awal 2026. Kondisi ini diperparah oleh ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak WTI.
“Kombinasi tekanan ini membuat investor institusional cenderung menahan eksposur di pasar saham Indonesia. Katalis yang lebih jelas kemungkinan baru muncul setelah June review, terutama jika ada pelonggaran pembekuan FIF dan NOS,” jelas Stefanus.
Dalam kondisi pasar yang belum stabil, Stefanus menilai instrumen pendapatan tetap bisa menjadi alternatif.
Reksa dana pendapatan tetap (RDPT) serta reksa dana campuran berbasis obligasi dinilai mampu menjaga stabilitas portofolio, sekaligus memberi peluang tetap berpartisipasi di pasar.
“Di tengah ketidakpastian, disiplin dalam pengelolaan risiko tetap menjadi kunci,” tutup Stefanus.
