STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan, tapi anggarannya dipangkas. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan kebutuhan anggaran pembangunan IKN untuk periode 2025-2028 mencapai Rp48,8 triliun.
Menurut Basuki, khusus untuk tahun 2025, dibutuhkan Rp14,4 triliun. “Kami butuhkan sekitar Rp14,4 triliun dari total Rp48,8 triliun yang sudah disetujui Bapak Presiden,” kata Basuki dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Saat ini, anggaran yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN hanya Rp6,3 triliun. Untuk menutup kekurangan, pihaknya mengusulkan tambahan sebesar Rp8,1 triliun kepada Kementerian Keuangan.
Basuki menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebutuhan anggaran tersebut pada 21 Januari 2025. “Saya kira di media sosial juga sudah banyak, Pak Menko Infrastruktur juga sudah menyampaikan kepada jurnalis tentang persetujuan Bapak Presiden ini,” ujarnya.
Presiden, lanjut dia, menargetkan pada 2028, IKN sudah bisa berfungsi sebagai ibu kota politik, Artinya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif mulai beroperasi di sana. “Sehingga kami harus mulai bekerja pada 2025 ini,” jelasnya.
Namun, ada tantangan baru. Hasil rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025 memutuskan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp1,15 triliun. Akibatnya, pagu DIPA yang awalnya Rp6,395 triliun kini berkurang menjadi Rp5,042 triliun.
Basuki menyatakan, pihaknya tengah melengkapi dokumen tambahan yang diminta Kementerian Keuangan. “Besok kami diberi dua hari untuk melengkapi dokumen. Mudah-mudahan nanti bisa melaporkan kembali ke Komisi II,” katanya.
