STOCKWATCH.ID (WASHINGTON) – Pemerintahan Donald Trump mulai bergerak agresif dalam urusan bisnis. Langkah ini bahkan disebut-sebut tak pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat, kecuali saat masa perang atau krisis besar. Kali ini, Trump dan timnya secara langsung mengintervensi perusahaan-perusahaan strategis, termasuk membeli saham dan menguasai kendali atas beberapa industri penting.
Mengutip CNBC International, salah satu gebrakan paling mengejutkan datang dari kesepakatan merger antara Nippon Steel asal Jepang dengan U.S. Steel. Sebagai syarat kesepakatan, Presiden Trump diberikan “golden share”, yakni hak istimewa yang memberinya veto atas keputusan bisnis besar di perusahaan baja terbesar ketiga di Amerika Serikat.
“Tau siapa yang pegang golden share? Saya.” ujar Trump, dalam sebuah pertemuan di Pittsburgh pada 15 Juli lalu yang membahas kecerdasan buatan dan energi.
Pakar investasi asing dan keamanan nasional dari Atlantic Council, Sarah Bauerle Danzman, menyebut golden share ini hampir seperti bentuk nasionalisasi perusahaan. Bedanya, perusahaan tidak menerima investasi langsung dari pemerintah seperti pada umumnya.
Tak berhenti di situ, Departemen Pertahanan AS juga membuat kejutan dengan membeli saham senilai US$400 juta di perusahaan tambang “rare earth”, MP Materials. Pembelian ini menjadikan Pentagon sebagai pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut.
“Ini adalah kerja sama publik-swasta terbesar yang pernah ada di industri pertambangan AS,” ujar Gracelin Baskaran, pakar mineral strategis dari Center for Strategic and International Studies. Ia menegaskan, sebelumnya Departemen Pertahanan belum pernah membeli saham langsung di perusahaan tambang.
Menurut Danzman, Trump memiliki posisi politik yang unik dalam Partai Republik, sehingga bisa mengambil langkah intervensi yang sulit dilakukan oleh presiden dari Partai Demokrat. “Seorang Demokrat pasti langsung dituduh komunis kalau mengambil langkah ini,” katanya. Trump, lanjutnya, mendorong batas-batas baru soal intervensi negara di pasar.
Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi soal langkah-langkah ini.
Langkah agresif ini kemungkinan bukan yang terakhir. Pemerintahan Trump kini tengah menyiapkan kebijakan yang mendukung perusahaan-perusahaan strategis AS menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan China yang didukung negara.
Pada April lalu, Menteri Dalam Negeri Doug Burgum menyampaikan kemungkinan pemerintah AS perlu membeli saham di berbagai perusahaan yang berhadapan langsung dengan China dalam urusan mineral strategis.
CEO MP Materials, James Litinsky, menyebut kerja sama dengan pemerintah sebagai jalan baru untuk mempercepat pasar bebas dan membawa kembali rantai pasok ke dalam negeri. “Pemerintah AS membantu industri tambang melawan mercantilism China,” katanya kepada CNBC.
Sementara itu, kendali Trump atas U.S. Steel disebut oleh Senator Dave McCormick dari Pennsylvania sebagai model baru investasi asing langsung yang bisa memperkuat keamanan nasional sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi. “Ini transaksi yang sangat berdampak,” kata McCormick dalam wawancara dengan CNBC Mei lalu.
Langkah besar ini memicu spekulasi soal investasi berikutnya. “Setelah ambil saham di U.S. Steel dan MP Materials, sekarang kita menunggu ke mana lagi pemerintahan ini akan berinvestasi,” tulis analis Don Bilson dari Gordon Haskett dalam catatannya kepada klien.
Trump sendiri sempat mengusulkan agar AS mengambil 50% saham aplikasi media sosial TikTok. Saat ini, ByteDance asal China diwajibkan menjual TikTok sebelum 17 September atau aplikasi itu akan dilarang di AS.
Sejarah mencatat bahwa pemerintah AS memang pernah melakukan intervensi serupa, terutama saat perang atau krisis besar. Historian dari University of North Carolina, Mark Wilson, menyebutkan, langkah seperti membeli saham General Motors pada 2008 hingga nasionalisasi kereta api pada masa Presiden Woodrow Wilson saat Perang Dunia I adalah bagian dari sejarah panjang campur tangan pemerintah.
Namun, situasi sekarang berbeda. Tidak ada perang atau krisis keuangan besar. Tapi persaingan global, terutama dengan China dan Rusia, serta disrupsi rantai pasok akibat pandemi Covid-19 membuat kebijakan ekonomi nasionalis kembali menguat.
AS kini menyadari bahwa model ekonomi China mengandalkan kelebihan kapasitas manufaktur yang membanjiri pasar dunia. Ini membuat persaingan menjadi tidak seimbang, kata Danzman.
Situasi makin panas saat China memberlakukan pembatasan ekspor logam tanah jarang pada April lalu. Dalam hitungan minggu, pabrikan otomotif di AS mulai panik karena kekurangan pasokan dan bahkan mengancam akan menghentikan produksi. Hal ini membuat AS harus kembali bernegosiasi dengan Beijing.
“Ini momen bersejarah yang memaksa kita meninjau ulang anggapan generasi sebelumnya tentang pasar bebas dan perdagangan global,” kata Wilson.
Namun, Danzman mengingatkan, intervensi negara bukan tanpa risiko. “Saat Anda mencoba memperbaiki kegagalan pasar dengan campur tangan pemerintah seperti ini, justru bisa muncul kegagalan baru,” ujarnya. “Itu membuat distorsi baru di pasar.”
