STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjamin kebijakan ekspor satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tetap memperhatikan pasar. Pemerintah akan membuktikan komitmen ini dalam pelaksanaan selama tiga bulan ke depan.
Airlangga menjelaskan langkah ini diambil untuk memperbaiki sistem perdagangan nasional. Menurutnya, sistem lama selama puluhan tahun justru menunjukkan terjadinya defisit.
“Ini perlu dibuktikan dalam pelaksanaan dan kita akan evaluasi dalam tiga bulan. Tetapi kalau dibalik, kalau tidak ada perubahan, apa jaminannya tidak terjadi transfer pricing? Nggak ada juga karena kita sudah melakukan puluhan tahun dan ini data yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu menunjukkan terjadinya defisit,” ujar Airlangga dalam konferensi pers persiapan operasional PT DSI pada Minggu (31/5/2026).
Airlangga menekankan kehadiran DSI bertujuan untuk melakukan normalisasi. Terkait kontrak jangka panjang yang sudah berjalan, ia memastikan pengusaha tidak perlu cemas.
“Perusahaan itu akan menghormati kontrak masing-masing sejauh kontrak tersebut arm’s length transaction, transaksi normal dengan harga acuan yang juga mengacu pada harga yang telah ditentukan,” kata Airlangga.
Mengenai teknis di lapangan, pemerintah sudah menyiapkan sistem di Bea Cukai. Seluruh dokumen ekspor pada tahap awal wajib dilaporkan kepada PT DSI.
“Tahap pertama tentu dokumen ini dilaporkan seluruhnya ke PT DSI sehingga DSI bisa memonitor dengan sistem yang ada. Tahap berikut tentu ini akan ada perubahan-perubahan misalnya melalui QQ ke PT DSI, kemudian dibalik nanti PT DSI yang selaku eksportir ya,” jelas Airlangga.
Aturan baru penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ini resmi berlaku mulai hari ini, Senin, 1 Juni 2026. Pemerintah menetapkan PT DSI sebagai BUMN ekspor satu pintu untuk komoditas strategis.
Pada tahap awal, aturan ini fokus pada tiga komoditas utama yaitu batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi atau ferro alloys. Pada 2025, ekspor ketiga sektor ini mencapai USD 66,13 miliar. Nilai ini setara 23,4% dari total ekspor nasional. Kontribusi ketiganya membuat neraca perdagangan Indonesia untung selama 71 bulan berturut-turut.
Kebijakan ini mewajibkan eksportir menaruh seluruh uang hasil ekspor mereka di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Uang tersebut harus disimpan selama satu tahun.
Pemerintah menetapkan kewajiban simpanan 100%. Selain itu, eksportir hanya boleh menukar uang asing mereka ke mata uang Rp maksimal 50%.
Langkah ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan. Tujuannya untuk mencegah kecurangan seperti laporan harga yang lebih rendah atau under-invoicing dan pelarian uang ke luar negeri.
Presiden Prabowo sebelumnya menjelaskan kebijakan ini saat Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026. Beliau ingin memberantas praktik pemindahan harga atau transfer pricing agar pendapatan negara bisa maksimal.
Selama masa transisi, pemerintah menjamin aliran barang dan kontrak dagang tidak akan terganggu. Eksportir cukup melaporkan dokumen ekspor secara elektronik melalui sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Evaluasi tiga bulan pertama akan menjadi landasan untuk penerapan sistem secara penuh. Pemerintah menargetkan aturan ini rampung total pada 1 Januari 2027. Langkah ini diambil untuk menjaga kepastian hukum dan stabilitas bisnis di Indonesia.
