STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional melalui reformasi tata kelola sumber daya alam, percepatan investasi strategis, dan penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan pemerintah tengah membangun sistem ekspor satu pintu guna memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.
“Kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bertujuan memastikan seluruh proses ekspor berlangsung lebih transparan sekaligus mengoptimalkan penerimaan devisa negara dari kekayaan alam Indonesia.
Untuk mendukung implementasi kebijakan itu, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI). Perseroan diumumkan pada 20 Mei 2026 dan mulai beroperasi penuh sejak 1 Juli 2026.
Prabowo mengatakan PT DSI menjadi instrumen negara untuk memperkuat tata kelola dan konsolidasi ekspor komoditas strategis Indonesia.
“Saya ingatkan, semua komoditas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya, itu milik bangsa Indonesia. Nikel, karet, semuanya, kelapa sawit, batu bara, emas. Sehingga, kita terapkan ekspor satu pintu, dan kita dirikan PT DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia,” tuturnya.
Kepala Negara mengungkapkan implementasi awal kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Dalam waktu sekitar satu bulan sejak beroperasi, PT DSI telah mengelola devisa dalam jumlah signifikan.
“Baru satu bulan, dua minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih USD10,5 miliar,” kata Prabowo.
Ia juga mengungkapkan adanya kesenjangan harga yang cukup besar sebelum PT DSI dibentuk.
“Dan ternyata dari angka yang masuk, sebelum ada PT DSI, gap perbedaan antara harga dijual di Indonesia dan harga dijual internasional, itu kurang lebih beda minimal 30%, mendekati 40%-45%,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik-praktik yang merugikan negara maupun pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan hukum.
“Karena kita tegas, meneruskan praktik ini, ini praktik penipuan, meneruskan, semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu, kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyebut langkah reformasi yang dijalankan pemerintah mulai mendapatkan perhatian dunia internasional. Dengan ketahanan pangan yang semakin kuat, dukungan sektor energi, serta potensi sumber daya alam yang besar, Indonesia diyakini mampu menjadi salah satu lumbung pangan dunia.
“Saudara-saudara, kita sudah mulai dipandang dan kita akan buktikan. Saya yakin dan percaya kita akan jadi lumbung pangan dunia. Saya percaya itu,” ucap Prabowo.
Pemerintah berharap penguatan tata kelola ekspor melalui sistem satu pintu dan peran PT DSI dapat meningkatkan penerimaan devisa, memperbaiki transparansi perdagangan komoditas, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global.
