STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Indonesia Timur melalui digitalisasi dan inovasi sektor keuangan. Langkah ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.
Upaya tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Pengembangan Potensi UMKM Wilayah Timur melalui Program Digitalisasi Keuangan di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar, Senin (27/7/2026).
Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan OJK adalah tokenisasi Real World Assets (RWA). Teknologi ini tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk aset bernilai besar, tetapi juga mendukung pembiayaan rantai pasok komoditas unggulan daerah. Cakupannya mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, pengolah, distributor, hingga eksportir.
Menurut Adi, perkembangan teknologi keuangan membuka peluang baru bagi UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas, efisien, dan inklusif. Ruang pemanfaatannya meliputi tokenisasi resi gudang beras, produksi kakao, kontrak pembelian komoditas, hingga pembiayaan infrastruktur daerah.
OJK juga telah meluluskan sejumlah penyelenggara melalui Regulatory Sandbox dengan berbagai model bisnis baru. Inovasi tersebut meliputi tokenisasi emas, tokenisasi Surat Utang Negara melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), tokenisasi manfaat kepemilikan properti, penerbitan stablecoin Rupiah, serta kustodian aset keuangan digital nonperdagangan. Langkah ini menandai mulai diterapkannya inovasi sektor keuangan digital di pasar.
“Pendalaman pasar keuangan digital tidak boleh dipahami sebagai proyek teknologi semata, tetapi harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi regional dan nasional. Targetnya bukan sekadar seberapa banyak inovasi yang dihasilkan, melainkan seberapa besar manfaatnya dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusivitas, memperkuat efisiensi intermediasi sektor keuangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat,” kata Adi dalam keterangan resmi, Selasa (28/7/2026).
Ia menegaskan, OJK juga terus membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah melalui Program Pengembangan Ekosistem Keuangan Daerah.
“Kami tidak ingin menduplikasi program pemerintah. OJK ingin membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah, termasuk penguatan ekonomi kreatif, hilirisasi, dan pengembangan ekonomi daerah,” ujar Adi.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Luthfy Zain Fuady, Advisor Kelompok Spesialis Layanan Digital dan Keamanan Siber OJK Djoko Kurnijanto, serta Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Mochamad Muchlasin.
Dalam kesempatan itu, Fatmawati Rusdi mengapresiasi inisiatif OJK dalam memperkuat sinergi pengembangan UMKM melalui digitalisasi keuangan.
“Forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi momentum untuk menyatukan visi, memperkuat sinergi, dan membangun langkah nyata agar digitalisasi keuangan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur,” kata Fatmawati.
Ia juga menilai pendampingan kepada pelaku UMKM, termasuk peningkatan literasi dan pencatatan keuangan usaha, menjadi faktor penting agar pelaku usaha lebih mudah mengakses pembiayaan formal. Transformasi digital sektor keuangan diharapkan mampu mendorong UMKM naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Mochamad Muchlasin, mengungkapkan perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan I 2026 tumbuh 6,88%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%.
“Langkah selanjutnya yang akan didorong dalam pengembangan ekonomi daerah antara lain hilirisasi, peningkatan inklusi keuangan, koordinasi lembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas pelaku usaha,” kata Muchlasin.
FGD tersebut merupakan bagian dari Forum Komunikasi Lintas Bidang yang dihadiri perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pemerintah daerah, akademisi, industri jasa keuangan, serta pelaku UMKM dan koperasi.
Melalui forum ini, OJK bersama pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, dan pelaku usaha berkomitmen memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem digitalisasi keuangan. Tujuannya untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Indonesia Timur.
