STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Ketidakjelasan kebijakan ekspor sawit melalui skema Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) memicu gejolak di pasar. Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) melaporkan harga Tandan Buah Segar (TBS) petani anjlok drastis. Kondisi ini mengancam penghidupan sekitar 17 juta orang yang bergantung pada industri sawit.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menyatakan para pelaku pasar kini memilih menahan diri. Ketidakpastian arah kebijakan pemerintah memicu kepanikan dan spekulasi. Hal ini berdampak langsung pada penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dan TBS di tingkat petani.
“Siapa yang mengira, pidato hampir 2 jam itu oleh Presiden Prabowo telah mengakibatkan, Rump dan tengkulak tidak lagi mau menggerakan mobil truk-nya untuk mengambil Buah sawit Petani di kebun? Sawit tidak diangkut, busuk di tempat dan akhirnya tidak ternilai dengan harga,” ujar Darto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Data lapangan menunjukkan harga tender CPO merosot dari kisaran Rp15.300 per kg menjadi Rp12.150 per kg hanya dalam hitungan hari. Penurunan harga TBS juga terjadi secara signifikan di berbagai daerah sentra sawit:
- Sumatera Selatan: Turun dari Rp3.577 menjadi Rp2.722 per kg.
- Kalimantan Tengah: Turun dari Rp3.483 menjadi Rp3.163 per kg.
- Riau: Turun dari Rp3.397 menjadi Rp3.070 per kg.
- Jambi: Turun dari Rp3.266 menjadi Rp2.944 per kg.
- Sumatera Utara: Turun dari Rp3.299 menjadi Rp2.899 per kg.
Darto menilai akar persoalan terletak pada ketidakjelasan regulasi dan mekanisme implementasi. Pelaku usaha bingung mengenai mekanisme perdagangan, pembayaran, pembentukan harga, hingga pembagian risiko bisnis.
Situasi ini memaksa banyak perusahaan hanya membeli bahan baku dari grup internal mereka untuk mengurangi risiko. Dampaknya, pabrik kelapa sawit independen yang tidak memiliki jaringan ekspor terancam tutup. Jika pabrik berhenti beroperasi, petani mandiri tidak akan bisa memanen hasil kebunnya.
POPSI mengingatkan perdagangan sawit internasional sangat kompleks. Perbedaan harga ekspor tidak selalu berarti praktik transfer pricing atau under invoicing. Ada mekanisme Free on Board (FOB), Cost, Insurance, and Freight (CIF), serta klaim kualitas yang memengaruhi harga akhir.
Darto menyarankan pemerintah fokus memperkuat transparansi tanpa merusak mekanisme pasar. Peran DSI sebaiknya dibatasi pada fungsi pencatatan, dokumentasi, monitoring, dan pengawasan administratif saja.
“Jika negara masuk terlalu jauh dalam mekanisme perdagangan dan penentuan harga, maka risiko distorsi pasar, kepanikan usaha, dan tekanan harga sawit domestik akan semakin besar,” tegasnya.
POPSI juga menyoroti potensi munculnya praktik rente politik baru. Pihak yang dekat dengan kekuasaan dikhawatirkan mendapat akses pasar dan kuota penjualan khusus. Hal ini akan menyingkirkan pelaku usaha yang tidak patuh pada kepentingan politik tertentu.
Selain masalah DSI, POPSI meminta pemerintah mengevaluasi tingginya Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE). Kedua komponen ini dinilai sangat membebani industri dan petani.
Secara spesifik, POPSI menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah:
- Membatalkan implementasi kebijakan yang membingungkan.
- Melibatkan seluruh pemangku kepentingan sawit dalam penyusunan kebijakan.
- Menjaga mekanisme pasar tetap kompetitif dan terbuka.
- Memastikan DSI fokus pada fungsi administratif, bukan pengendali monopoli.
- Menempatkan perlindungan harga TBS petani sebagai prioritas utama.
- Mencegah ekosistem sawit dari gangguan rente politik.
Sebagai informasi, POPSI merupakan gabungan dari berbagai organisasi petani. Anggotanya meliputi SPKS, APKASINDO Perjuangan, JaPSBI, JPSN, KPSKB, ASPB, dan PPSMJB. Darto berharap pemerintah bertindak hati-hati demi menjaga stabilitas tulang punggung ekonomi jutaan keluarga Indonesia ini.
