STOCKWATCH.ID (YOGYAKARTA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau memperluas penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Langkah ini mendukung Program Tiga Juta Rumah yang digagas pemerintah. BTN melihat peluang besar seiring pertumbuhan UMKM di sektor perumahan dan sektor terkait lainnya.
Direktur Commercial Banking BTN Hermita menyatakan, Yogyakarta menawarkan potensi tinggi karena kontribusinya yang konsisten terhadap portofolio KPR Subsidi BTN, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan KPR subsidi di Yogyakarta terus meningkat secara konsisten. Selain itu, BTN melihat Yogyakarta memiliki potensi sinergi yang besar antara kebutuhan rumah masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta keberadaan banyak pengembang rumah subsidi yang aktif,” ujar Hermita dalam Acara Sosialisasi & Akad KPP di Yogyakarta, Minggu (9/11).
Hermita menambahkan, Yogyakarta memiliki karakteristik ekonomi unik dan stabil. Sektor pendidikan, pariwisata, dan UMKM tumbuh seimbang dan saling mendukung. Penduduk muda yang terus meningkat memicu permintaan hunian terjangkau. “Hal ini didukung ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan di wilayah sekitar kota Yogyakarta, seperti Sleman, Bantul, dan Kulonprogo,” jelasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat, struktur ekonomi Yogyakarta bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Pergeseran ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang positif. Pertumbuhan ini meningkatkan permintaan bahan bangunan, furnitur, jasa konstruksi, dan layanan perumahan lainnya yang didominasi UMKM.
“BTN melihat ekosistem sektor perumahan di Yogyakarta, mulai dari developer lokal, pelaku usaha bahan bangunan seperti semen, cat, keramik, hingga kontraktor kecil sangat potensial untuk menjadi penerima manfaat KPP, seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan rumah subsidi dan rumah swadaya masyarakat,” ujar Hermita.
Sebagian pelaku usaha tersebut sebelumnya menjadi nasabah BTN untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Sejahtera. Mereka terlibat dalam rantai pasok proyek perumahan atau membeli rumah subsidi sebagai hunian pribadi.
“Program KPP diharapkan memperluas jangkauan pembiayaan kepada mereka yang berperan langsung dalam ekosistem perumahan rakyat,” kata Hermita. BTN menargetkan menjadi penyalur terbesar untuk KPP dari total anggaran Rp130 triliun.
BTN juga menyiapkan langkah strategis, termasuk pelatihan intensif tenaga pemasaran mengenai fitur, skema, dan manfaat KPP. Integrasi sistem digital mempercepat proses pengajuan dan verifikasi data. BTN melakukan kolaborasi lintas divisi antara unit KPR, KUR, dan pembiayaan perumahan. Program insentif dan monitoring kinerja sales juga diterapkan agar penyaluran lebih efektif. Saat ini, BTN menawarkan suku bunga menarik untuk KPP sekitar 5,99% hingga Desember 2025.
“BTN juga memperkuat jaringan dengan pemerintah daerah, asosiasi pengembang, dan koperasi perumahan untuk memperluas basis penerima KPP,” ujar Hermita.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyambut positif upaya BTN. Menurutnya, banyak masalah perumahan rakyat di Yogyakarta bisa terselesaikan.
“Masalah menyangkut developer dan kontraktor bisa diselesaikan. Bank BPD DIY juga diharapkan membuka counter pelayanan agar rakyat dibuat mudah dan cepat,” imbuh Maruarar.
Ara menambahkan, bunga kompetitif membantu UMKM, developer, dan kontraktor merasakan program sebelumnya belum ada. “Mereka bisa meminjam sampai Rp20 miliar. Jadi tidak harus lahir orang kaya baru tapi pengusaha UMKM yang lahir dari Yogyakarta,” kata Ara.
Staff Khusus Kepresidenan Muhammad Qadari menyebut pembangunan rumah subsidi sebelumnya mencapai 200 ribu unit dan kini 350 ribu unit. Perbaikan perumahan mencapai 400 ribu unit. Qadari menekankan, program ini tidak hanya mengandalkan APBN tapi juga CSR.
“Kami bersama Pak Ara melihat langsung penyaluran FLPP di Banyumas. Program ini diharapkan meningkat menjadi 700 ribu sampai 1 juta unit dan industri properti bisa menjadi penopang ekonomi nasional,” jelasnya.
Qadari menambahkan, di Yogyakarta praktik ekosistem pembangunan perumahan langsung ditunjukkan Menteri Ara. “Ekosistem itu didalamnya ada pengembang, ada perbankan, ada developer, ada toko bangunan, ada masyarakat yang akan membeli rumah. Itu satu. Yang kedua, sekaligus pada hari ini Pak Ara buka praktek. Klinik, klinik apa? Klinik perumahan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pemerintah memastikan komunikasi langsung antara perbankan dan calon konsumen. “Besok hari Senin ketemu jam delapan dan saling bertukar alamat. Program berpihak kepada rakyat dan cepat tuntas. 90% permasalahan diselesaikan dengan klinik perumahan,” kata Qadari.
Acara Sosialisasi & Akad KPP di Sportarium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menampilkan penawaran produk KPP BTN kepada developer, kontraktor, toko bangunan, dan UMKM. Booth layanan BTN untuk funding, transaksi, dan mitra strategis toko bangunan juga tersedia.
“Yogyakarta menjadi langkah awal BTN untuk ekspansi KPP ke daerah potensial lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ketiga daerah ini menunjukkan tren positif permintaan hunian dan kegiatan UMKM di sektor konstruksi dan bahan bangunan,” pungkas Hermita.
