spot_img

Gelar Rights Issue dan Waran, BRNA Minta Restu RUPSLB 5 Agustus 2026

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Berlina Tbk (BRNA) mematangkan persiapan rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) III atau rights issue. Perusahaan menargetkan pelaksanaan agenda besar ini pada semester kedua 2026.

Manajemen BRNA menjelaskan detail rencana tersebut kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan menjadwalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 5 Agustus 2026 untuk meminta persetujuan pemegang saham.

Berdasarkan estimasi jadwal, periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD akan berlangsung pada 7-14 Oktober 2026. BRNA juga menerbitkan Waran Seri I yang dapat dieksekusi mulai 7 April 2027 hingga 8 Oktober 2029.

PT Dwi Satrya Utama (DSU) selaku pemegang saham pengendali siap menjadi pembeli siaga. DSU akan mengambil bagian saham melalui mekanisme kompensasi utang atau set-off.

Manajemen mengungkapkan nilai maksimum komitmen DSU sebagai pembeli siaga adalah Rp61,06 miliar. Angka tersebut merupakan sisa pokok utang yang dapat dikompensasikan setelah dikurangi porsi HMETD milik DSU sendiri.

“Partisipasi DSU tersebut dilakukan melalui mekanisme kompensasi (Set-off) atas pokok utang Perseroan kepada DSU sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan melalui pengurangan liabilitas,” tulis manajemen BRNA.

Seluruh dana tunai dari rights issue akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Perusahaan tidak memiliki rencana menggunakan dana tersebut untuk kegiatan anorganik seperti akuisisi atau merger.

Rincian penggunaan dana modal kerja meliputi pembelian bahan baku dan penolong sebesar 53%. Kemudian, alokasi untuk listrik dan asuransi mencapai 16%, serta tenaga kerja langsung sebesar 9%.

Selain itu, 8% dana akan digunakan untuk biaya sewa, 7% untuk tenaga kerja tidak langsung produksi, 5% biaya pengiriman, dan 2% untuk pemeliharaan serta reparasi. Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I juga akan dialokasikan untuk pos modal kerja yang sama pada periode 2027-2029.

Terkait kepemilikan saham publik atau free float, BRNA menjamin akan tetap memenuhi ketentuan minimum 15%. Berdasarkan simulasi perusahaan, jika seluruh HMETD dan waran dieksekusi, porsi saham publik diperkirakan berada di level 17,17%.

“Berdasarkan simulasi pada kedua skenario tersebut, Perseroan tetap memenuhi ketentuan kepemilikan saham publik (free float) minimum sebesar 15% sebagaimana dipersyaratkan,” jelas manajemen.

Mengenai persetujuan kreditur, BRNA telah melunasi seluruh pinjaman pada PT Bank CIMB Niaga Tbk. Sementara itu, proses permohonan persetujuan atau waiver kepada PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Permata Tbk, dan PT Bank INA Perdana Tbk saat ini masih terus berjalan.

Surat tanggapan kepada otoritas bursa ini ditandatangani oleh Presiden Direktur BRNA, Pujihasana Wijaya dan Direktur Benedikta Maritza. Pujihasana memastikan penggunaan dana akan diawasi secara internal dan dilaporkan secara berkala sesuai regulasi OJK.

Benedikta menambahkan BRNA tidak memiliki rencana melakukan aksi korporasi lain dalam jangka waktu 12 bulan setelah rights issue ini selesai. Fokus utama perusahaan saat ini adalah memperkuat likuiditas dan struktur permodalan guna mendukung pertumbuhan usaha.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Top Losers Sepekan 20-24 Juli 2026: PRDL Ambles 30,73%, JELI dan FILM Ikut Tertekan

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Lima saham mencatatkan pelemahan paling dalam...

Samuel Sekuritas Jual 93,96 Juta Saham NSSS, Kepemilikan Turun Jadi 32,52%

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Samuel Sekuritas Indonesia mengurangi kepemilikan...

AKKU Keluar dari Kriteria 6, Status Pemantauan Khusus BEI Berkurang

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan...
spot_img

Populer 7 Hari

Berita Terbaru