STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk pertama kalinya dilibatkan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Rapat berlangsung di Jakarta, Selasa (28/7/2026) sore.
Selain anggota tetap KSSK, rapat kali ini dihadiri Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani dan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria. Selama ini, rapat KSSK hanya diikuti Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Purbaya mengatakan pelibatan Danantara dilakukan atas arahan Presiden untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi.
“Kami melakukan rapat koordinasi KSSK. Atas arahan Bapak Presiden kami mengundang Danantara. Pak Rosan dan Pak Dony hadir dalam rapat pada sore hari ini,” kata Purbaya usai rapat.
Menurut Purbaya, pembahasan berlangsung dinamis. Seluruh peserta rapat sepakat memperkuat koordinasi agar kebijakan di berbagai sektor ekonomi berjalan selaras.
“Rapat berlangsung amat dinamis dan semua setuju untuk berkoordinasi bekerja lebih erat memastikan kebijakan yang dikeluarkan di seluruh sektor ekonomi kita selaras dan akan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan kehadiran Danantara bertujuan memberi perspektif dari pelaku usaha yang mengelola bisnis berskala besar. Masukan tersebut dinilai membantu regulator dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Tadi regulator semuanya rapat di antara regulator saja. Dalam pertemuan tadi kami ingin mendengar masukan langsung dari pelaku bisnis yang memanage bisnis yang besar itu. Danantara memberikan masukan yang cukup positif pada rapat sore hari ini. Artinya kita bisa dapat informasi yang lebih untuk memastikan kebijakan kita lebih tepat sasaran ke depannya,” kata Purbaya.
Menanggapi pertanyaan mengenai pergantian Gubernur BI, Purbaya menilai proses di KSSK tetap berjalan karena Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur BI Destry Damayanti telah lama terlibat dalam forum tersebut.
“KSSK sebetulnya nggak banyak yang ganti. Ibu Destry bukan pemain baru, dia pemain lama. Dia sudah terlibat dengan proses KSSK sudah cukup lama. Bahkan dia dulu main ganda di LPS dan BI. Jadi knowledge-nya amat baik dan amat mumpuni untuk memastikan kebijakan moneter berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya,” ujarnya.
Purbaya juga menegaskan keikutsertaan Danantara tidak memerlukan perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Aturan tersebut memungkinkan KSSK mengundang lembaga atau pihak lain dalam rapat.
Namun, Danantara tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
“Tidak, di undang-undangnya boleh. KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara. Dia memberi masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, apabila pembahasan menyangkut kepentingan bisnis Danantara secara langsung, lembaga tersebut tidak akan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
“Kalau penting banget Danantara nggak akan ikut dalam mengambil keputusannya, dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum, sekarang masih umum, dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil,” ujarnya.
Purbaya menilai masukan dari Danantara bermanfaat karena memberikan gambaran kondisi riil dunia usaha yang melengkapi analisis regulator.
“Sampai sekarang masih memberi masukan dan untuk kita berguna sekali untuk melihat keadaan yang nyata di dunia bisnis yang sedang ditangani Danantara. Kalau kita regulator biasa lihat data-data saja. Kadang-kadang ada kemungkinan menerjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan,” kata Purbaya.
