spot_img

Belanja Negara Tembus Rp1.960,3 Triliun per Agustus 2025

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Realisasi Belanja Negara hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp1.960,3 triliun atau 54,1% dari pagu APBN. Angka ini terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp571,5 triliun. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin (22/9).

Dalam Belanja Pemerintah Pusat, realisasi belanja Kementerian/Lembaga tercatat Rp686 triliun atau 59,1% dari pagu. Anggaran ini digunakan untuk berbagai program bantuan sosial, seperti Penerima Bantuan Iuran JKN bagi 96,7 juta peserta, Program Keluarga Harapan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat, kartu sembako untuk 18,3 juta KPM, Program Indonesia Pintar untuk 11,3 juta siswa, serta Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi 895,9 ribu mahasiswa. Penyaluran ini dilakukan melalui validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta mendukung program prioritas pemerintah.

Sementara itu, realisasi belanja non-K/L tercatat Rp702,8 triliun atau 45,6% dari pagu. Dana ini digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi agar masyarakat tetap bisa menikmati harga barang yang lebih terjangkau. Dibandingkan tahun 2024, realisasi subsidi mengalami peningkatan pada beberapa sektor.

“BBM 3,5% lebih tinggi realisasinya, LPG 3 kg 3,6% lebih tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8% lebih tinggi, dan pupuk 12,1% juta tonnya lebih tinggi. Moga-moga ini terus membantu bergeraknya perekonomian di masyarakat,” ungkap Suahasil.

Untuk Transfer ke Daerah, realisasi mencapai Rp571,5 triliun atau 62,1% dari pagu. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, seiring perbaikan penyampaian serta pemenuhan syarat penyaluran oleh pemerintah daerah. Namun, belanja daerah tercatat turun 14,1% seiring pergantian kepemimpinan dan kebijakan efisiensi.

“APBN terus melakukan upaya keras untuk melakukan belanja berkualitas untuk seluruh Indonesia. Belanja negara adalah satu kesatuan antara BPP dan juga TKD. Dia merupakan satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkas Suahasil.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Bahlil: Skema Gross Split Hanya untuk Migas, Sektor Minerba Tetap Mengacu Aturan Lama

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral...

Uang Primer Adjusted Mei 2026 Tumbuh 14,2% Jadi Rp2.214,6 Triliun

STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa Uang...

Cadangan Devisa pada Akhir Mei 2026 Tercatat US$144,9 Miliar, Turun 0,89%

STOCKWATCH.ID (JAKARTA)  - Bank Indonesia (BI) mengumumkan posisi cadangan...
spot_img

Populer 7 Hari

Berita Terbaru