STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Nilai perdagangan di Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon tercatat sebesar Rp5,9 miliar pada semester pertama 2024. Adapun volume perdagangan mencapai 114,5 ribu ton CO2 equivalent.
Elen Setiadi, Deputi III Bidang Pengembangan Usaha & BUMN Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian, berharap perdagangan karbon menjadi instrumen vital dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target dekarbonisasi. “Perdagangan karbon ini diharapkan dapat menjadi instrumen vital dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target dekarbonisasi,” imbuhnya, di Jakarta, Selasa (23/7/2024).
Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menambahkan sejak diluncurkan 26 September 2023 sampai dengan Juni 2024, nilai transaksi di Bursa Karbon Indonesia senilai Rp36,8 miliar. Adapun volume perdagangan selama periode tersebut mencapai 609.000 ton CO2 ekuivalen.
Kontribusi perdagangan di atas berasal dari tiga proyek yang telah didaftarkan di Bursa Karbon Indonesia. Itu antara lain proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 Pertamina Geothermal Energy. Selain itu, proyek pembangkit listrik bahan bakar gas Bumi Muara Karang. Selanjutnya, proyek pembangkit listrik tenaga air Mini Hydro Gunung Ugul.
Total frekuensi transaksi di IDXCarbon sebanyak 85 kali. Jumlah unit karbon yang telah di-retired mencapai 417.000 ton CO2 ekivalen. “Pengguna jasa karbon yang terdaftar di IDXCarbon sudah mencapai 68 entitas institusi,” terang Inarno.
Inarno mengatakan, perkembangan ini sangat menggembirakan, dibandingkan dengan bursa karbon di negara lain seperti Malaysia dan Jepang. “Berbagai upaya untuk meningkatkan perdagangan unit karbon dan pengembangan ekosistem perdagangan karbon di Indonesia masih perlu terus ditingkatkan,” katanya.
Menurutnya, peran dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sangat penting. OJK berkomitmen untuk mendukung inisiatif peningkatan perdagangan unit karbon, termasuk implementasi skema PT BAEPU atau Penetapan Batas Atas Emisi Pelaku Usaha dan penerapan pungutan pajak karbon.
Inarno menekankan bahwa perdagangan karbon penting untuk memberikan nilai ekonomi atas unit karbon yang dihasilkan dan mendorong pengurangan emisi karbon. “Pengembangan perdagangan karbon di Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk mencapai target NDC dan mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai produsen unit karbon,” tambahnya.
